ABSTRAK
Aljazair adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang memiliki sejarah panjang dominasi militer dalam politik dan pemerintahan. Dominasi militer dalam pemerintahan yang telah berlangsung sejak lama tersebut sebenarnya telah diupayakan untuk dikurangi, namun baru mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Abdelaziz Bouteflika periode ketiga dengan kebijakan reformasi dan demokrasi di pemerintahan Aljazair. Hanya saja, dibalik upaya tersebut, dominasi militer dalam politik Aljazair masih ada dengan peran aktif Dinas Intelijen Militer atau DRS Department Du Renseigment et De La Securite dalam menentukan arah kebijakan politik sekalipun secara konstitusional partisipasi militer dalam politik dilarang. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sipil-militer di Aljazair pada tahun 2009-2014 mengingat revolusi Arab Spring berlangsung pada periode ini. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitiatif dengan pendekatan studi pustaka. Metode tersebut dilaksanakan dengan melakukan telaah literatur, dokumen dan teori yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer di Aljazair pada periode tersebut. Adapun yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah hubungan sipil-militer di Aljazair yang mengarah kepada kontrol sipil secara penuh dengan pengurangan peran militer dalam politik dan penyerahan tanggungjawab penuh pertahanan negara terhadap militer. Peran Dinas Intelijen Militer juga perlahan mulai dikurangi semenjak tragedi ladang gas Amenas pada tahun 2013. Meskipun demikian, militer Aljazair masih digunakan oleh pemerintahan Presiden Abdelaziz Bouteflika sebagai alat kekuasaan.

---

ABSTRACT
Algeria is one among Middle East and North Africa states that has long history of military domination on its political and governmental affairs. There are a number of effort to reduce military domination on Algeria rsquo s political and governmental affairs that had been occurred since a long time ago, though it has just reached its peak during President Abdelaziz Bouteflika rsquo s third period with the policy of reformation and democratisation on governmental fields. Nevertheless, the domination of military in the Algerian political affairs are still remains with the active role of Military Intelligence Service or DRS Department Du Renseigment et De La Securite especially on state rsquo s policy direction making process though the military role in politics is prohibited constitutionally. Thus, the purpose of this research are intended to understand the civil military relations in Algeria during President Bouteflika rsquo s third periode from 2009 2014 because The Arab Spring Revolution occurred at that period. Method that used on this research is qualitative research with literature study approach. This research are conducted by reviewing and studying some literatures, documents, and theories related to civil military relations in Algeria at that period. According to this research, it may concluded that civil military relations in Algeria during President Bouteflika rsquo s third period are directing towards lsquo full civilian rsquo control with reducing military role in politics and handing over the security and defense affairs to the military. The role of the Military Intelligence Service DRS are reduced slowly after The Amenas Hostage Crisis in 2013. Despite of these situations, the military are still used by President Abdelaziz Bouteflika rsquo s administration as the tool to securing its power.