ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pajak Pertambahan Nilaiatas penyerahan listrik melalui mekanisme reimbursement pada usaha jasapersewaan ruangan. Kebijakan yang dibuat oleh fiskus menyatakan bahwareimbursement biaya listrik merupakan bagian dari Jasa PersewaanRuangan/Service Charge sehingga dikenakan PPN. Penelitian dilakukan denganpendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan danwawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuanPPN terhadap reimbursement biaya listrik karena adanya perbedaan dalammenilai penyerahan tersebut sebagai penyerahan tunggal atau penyerahan terpisah.Reimbursement bukan merupakan objek PPN, pengenaan PPN terhadapreimbursement biaya listrik tidak sesuai dengan asas ease of administration danneutrality. Penerbitan peraturan yang mengikat semua pihak diperlukan dalammenilai suatu penyerahan gabungan sebagai penyerahan tunggal atau penyerahanterpisah, hal ini untuk menghilangkan perbedaan persepsi bagi pihak terkait.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the policy of Value Added Tax on the supply ofelectricity through reimbursement mechanism on room rental services. The policymade by the tax authorities that the reimbursement of electricity costs is part ofthe Rent Service / Service Charge so that it is subject to VAT. The research wasconducted by qualitative approach using literature study method and in-depthinterview. The results showed that the difference in VAT treatment toreimbursement of electricity costs due to differences in assessing the supply as asingle composite supply or separate supplies. Reimbursement is not an object ofVAT, the imposition of VAT on reimbursement of electricity costs is inconsistentwith the principle of ease of administration and neutrality. Issuance of bindinglegislation is necessary in assessing a composite supplies as a single supplies orseparate supplies, this is to eliminate the difference perception for the all parties.