Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini, hampir semua pelayanan publik diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi. Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan publik. Namun dilihat dari kinerja pemerintahan daerah, otonomi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah belum dapat dicapai, karena otonomi masih dimaknai sebagai kewenangan seluas-luasnya. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas yang bersifat eksternal. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah telah diatur secara lengkap dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan dimaksud terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pengawasan internal oleh atasan langsung dan inspektorat, dan pengawasan eksternal oleh DPRD, masyarakat dan Ombudsman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah karena bersifat mandiri, bebas dari kepentingan politik dan jabatan, serta berorientasi pada perbaikan. Namun, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan eksekutorial sehingga diperlukan upaya penguatan baik secara internal maupun eksternal.

---

Since the enactment of Law No. 22 Year 1999 on Regional Government until today, almost all public services by the local government based on the principle of decentralization. The goal is to provide welfare to the society by bringing the public service. But seen from the performance of local government, the autonomy which aims to create equitable development in each region can not be achieved, because autonomy is interpreted as the widest possible authority. Therefore, it is necessary to study the oversight of public services by the local government, in particular the role of the Ombudsman of the Republic of Indonesia as the regulatory agencies that are external. This study used a form of normative juridical research.

Based on research, supervision of public service delivery by local governments have set up fully within the law No. 23 of 2014 on Regional Government. Supervision is composed of control by the central government, internal supervision by the immediate supervisor and the inspectorate, and external scrutiny by Parliament, the public and the Ombudsman. The results showed that the Ombudsman has a very important role in the oversight of public services by local governments due to be independent, free from political interests and positions, and oriented to the improvement. However, the agency does not have the authority eksekutorial so that the necessary measures to strengthen both internally and externally.