ABSTRAK
Pada tanggal 30 Mei 2015, FIFA sebagai induk tertinggi organisasi sepakbola internasional menjatuhkan sanksi kepada PSSI. Hal tersebut terjadi karena FIFA menilai adanya intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam Statuta FIFA pasal 13 dan 17 menjelaskan bahwa menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, politisi, media, atau pihak ketiga lainnya. Disisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur kegiatan olahraga secara umum dalam ruang lingkup Negara Indonesia. Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kewenangan dan peran Pemerintah dalam penyelenggaraan olahraga sepak bola profesional di Indonesia ?, Kedua, bagaimana penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia dengan adanya Pembekuan PSSI ?. Metode Penelitian pada tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dan ikut campur dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Sementara itu dengan adanya pembekuan PSSI ini, secara otomatis menghentikan liga karena PSSI tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Saran penulis dalam penelitian ini adalah Pemerintah harus optimal dalam memberikan pelayanan dan kemudahan kepada PSSI dan PSSI harus transparan dalam menyelenggarakan kompetisi sepak bola profesional di Indonesia

---

ABSTRACT
On May 30, 2015, FIFA as the supreme parent of international football organizations imposed sanctions on the PSSI. This happens because FIFA assess the existence of intervention by the government through the Ministry of Youth and Sports. The FIFA Statutes chapters 13 and 17 make it clear that it rejects any form of intervention by governments, politicians, media, or other third parties. On the other hand, the Ministry of Youth and Sports is also authorized by law to regulate sports activities generally within the scope of the State of Indonesia. The problems to be studied in this research are as follows Firstly, what is the authority and role of the government in organizing professional football sport in Indonesia , Secondly, how is the implementation of football competition in Indonesia with the existence of PSSI Freezing . Research Methods in this paper using the method of normative juridical. The conclusion of this research is that the Government does not have the authority to intervene and interfere in organizing professional football competition in Indonesia. Meanwhile, with the freezing of this PSSI, automatically stop the league because PSSI can not perform the duties and functions to hold a professional football competition in Indonesia. The author 39 s suggestion in this research is the Government must be optimal in providing services and convenience to PSSI and PSSI must be transparent in organizing professional football competition in Indonesia.