ABSTRAKInfrastruktur dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik
secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kondisi infrastruktur serta pengaruhnya terhadap ketimpangan
pendapatan dan kemiskinan dengan menggunakan tiga indikator pengukuran,
yaitu gini ratio, persentase 20% penduduk berpendapatan tinggi, dan tingkat
kemiskinan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan ruang
lingkup penelitian di 33 provinsi dengan periode tahun 2006-2015. Variabelvariabel
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari indikator perekonomian
yaitu PDRB per Kapita, infrastruktur ekonomi yang meliputi variabel jalan dan
listrik serta infrastruktur sosial yang diwakili oleh variabel kesehatan dan
pendidikan. PDRB per Kapita digunakan sebagai variable kontrol karena
pendapatan per kapita menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah.
Berdasarkan jenis infrastruktur ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi
kondisi ketimpangan pendapatan adalah semakin lama rata-rata lama sekolah dan
peningkatan angka harapan hidup dan faktor yang mempengaruhi persentase
pendapatan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi adalah semakin lama
rata-rata lama sekolah dan semakin jarang keluhan kesehatan, sedangkan faktor
yang mempengaruhi kemiskinan adalah penambahan jalan, peningkatan
elektrifikasi, peningkatan ketersediaan energi listrik, semakin lama rata-rata lama
sekolah, dan semakin jarang keluhan kesehatan. Berdasarkan pengukuran gini
ratio teridentifikasi provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi adalah
adalah Provinsi Gorontalo dan berdasarkan tingkat kemiskinan teridentifikasi
provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi adalah Provinsi Papua
Barat. Sedangkan berdasarkan hasil regresi faktor wilayah menunjukkan
bertambahnya ketimpangan dan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Sasaran pembangunan harus ditujukan bagi peningkatan kapasitas sarana dan
prasarana jalan, layanan akses ketenagalistrikan khususnya di daerah pelosok
yang belum teraliri listrik, peningkatan akses pendidikan dasar, menengah dan
perguruan tinggi, serta peningkatan derajat kesehatan dengan peningkatan akses
pada layanan kesehatan dan mengurangi biaya untuk berobat dengan pemberian
perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
ABSTRACTInfrastructure can affect economic activity in various ways either directly or
indirectly. This study aims to analyze the condition of infrastructure and its effect
on income and poverty by using three measurement indicators, namely gini ratio,
percentage of highest 20% income population, and poverty level. This research
uses a panel data regression analysis covering 33 provinces during period of year
2006-2015. The variables used in this study consisted of economic indicators of
PDRB per capita, economic infrastructure which includes road and electricity
variables and social infrastructure represented by health and education variables.
PDRB per capita is used as a control variable because per capita income reflects
the level of development of a region. Based on the type of infrastructure it was
found that the factors affecting income inequality are the average length of
schooling and the increase in life expectancy. The factors that affect the
percentage of income group of highest 20% income population is the average
length of schooling and frequentcy of health complaints, while factors affecting
poverty are the addition of roads, increased electrification, increased availability
of electrical energy, average length of schooling, and the frequencu of health
complaints. Based on the measurement of gini ratio, the province identified with
the highest income inequality is Gorontalo Province and based on the poverty
level identified the province with the highest poverty level is West Papua
Province. Meanwhile, based on regression result of region factor shows
increasing inequality and poverty in Eastern Indonesia (KTI). Development
targets should be aimed at improving the capacity of road infrastructure and
facilities, access to electricity services especially in remote areas with no
electricity, improving access to basic, secondary and tertiary education, and
improving health status by increasing access to health services and reducing costs
for treatment the provision of social protection, especially for the poor.
T49630-Kristina Andriani.pdf :: Unduh