ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai salah satu permasalahan yang terjadi pada Proyek Kanal Banjir Timur dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 309/PK/Pdt/2016 yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana penerapan lembaga konsinyasi sebagai upaya ganti rugi pada kasus tersebut dan bagaimanakah kedudukan Hak Pengelolaan Perum Perumnas. Tesis ini termasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Perum Perumnas adalah pihak yang berhak menerima konsinyasi dapat dikatakan telah tepat, namun untuk mencegah terjadinya kasus yang membuka peluang terjadinya tindak pidana seperti ini peran Panitia Pengadaan Tanah dalam tahapan-tahapan pengadaan tanah sangatlah penting. Hak pengelolaan Perum Perumnas adalah sah dan tanah hak pengelolaan yang merupakan penyertaan modal negara kepada Perum Perumnas dapat menerima ganti rugi pengadaan tanah namun seharusnya menggunakan prosedur ganti rugi yang berbeda dengan tanah yang dibebani hak atas tanah lainnya.

---

ABSTRACT
This thesis examines one of the problems on East Flood Canal Project by analyzing the Supreme Court Decision Number 309 PK Pdt 2016 which aims to analyze how is the application of consignment in this case and the validity of Perum Perumnas Right to Manage and its legal standing as the basis of compensation from land acquisition for public interest. This thesis belonged to normative study with descriptive analytical and secondary data as data resource is used. The result of this research confirms that the panel of judge rsquo s consideration which states that Perum Perumnas is the rightful party to accept consignment is correct but Land Acquisition Committee rsquo s role here is required to prevent cases like this which opens up opportunities of criminal act. The Right to Manage of Perum Perumnas is valid and Right to Manage of Perum Perumnas can be the subject of land acquisition rsquo s compensation acceptance but a land that is included in state capital participation in state owned enterprises uses different procedure of compensation for land acquisition compared to any other rights.