ABSTRAK
Profesi Notaris dan PPAT memang tidak dapat dilepaskan dari satu sama lain, meskipun kedua jabatan ini mengemban kewenangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya namun Negara mengatur mengenai kemandirian masing-masing institusi dalam menjalankan tugasnya. Pada prakteknya, mengenai keberlakuan sanksi terhadap jabatan PPAT tidak terlihat kemandirian institusi sebagaimana yang diamanatkan Negara. PPAT masih ldquo;menumpang rdquo; pada kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memutuskan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dalam jabatannya sebagai PPAT. Hal ini dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya, di sisi lain, PPAT sebagai tangan negara juga berperan besar dalam kehidupan masyarakat seharusnya sudah memiliki institusi yang berdiri dengan sempurna, disertai dengan kewenangan yang jelas untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap jabatan PPAT tersebut.

---

ABSTRACT
Such profession as Notary and PPAT shall not be separated from each other, although these two positions bear the authority that is related to each other but the State regulates the independence of each institution in carrying out its duties. In practice, the imposition of sanctions for PPAT does not show the independence of the institution as mandated by the State. PPAT is still hitchhiking on the authority of the Notary Supervisory Board to impose sanctions against those who committed violations in their position as PPAT. This is done in the absence of a definite legal basis on the implementation, on the other hand, PPAT as the hand of the state also plays a major role in the life of the society should already have such institutions that stand perfectly, accompanied by a clear authority to ensure public confidence for PPAT.