ABSTRAK
Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan hanyasebesar 29,5 % bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, rendahnyapemberian ASI Eksklusif membuat pemerintah mengeluarkan PP No 33 tahun2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisisimplementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmascicalengka. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancaramendalam, diskusi kelompok terarah dan studi literatur. Hasil Penelitianmenemukan implementasi kebijakan pemberian ASI di puskesmas belum berjalanoptimal terlihat dari cakupan pemberin ASI secara eksklusif yang masih rendah.Sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara keseluruhan, pembagian waktu dantugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus serta peggunaan StandarOperasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan kurang. Komunikasimerupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaankebijakan pemberian ASI secara Eksklusif. Saran yang diajukan adalah konsistenmelakukan sosialisasi kepada pegawai maupun masyarakat, dilaksanakansupervisi dalam upaya pengawalan kebijakan, menjalankan Standar OperasionalProsedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat notakesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi programmutlak dilakukan secara kontinyu.

---

ABSTRACT
Data and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level ofexclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusivebreastfeeding in PP No.33 Tahun 2012. The study aimed to analyze the policyimplementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Public Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus groupdiscussion and literature study. The result of this study shows that breastfeedingpolicy implementation in health centers is not optimal, as seen from the lowcoverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been doneas a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and theuse of standard operating procedures in carrying out the policy less.Communication is the most influential factor in the implementation of the policy.There is no support and commitment from all employees in the implementation ofexclusive breastfeeding policy. The suggestion is to consistently socialize toemployees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018,create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessmentand program evaluation absolutely must do continuously.