ABSTRAK
Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi mengakibatkan beberapa perubahan terutama dalam sistem keuangan. Adanya perkembangan menuju kearah digital dan paperless serta perkembangan teknologi virtual currency yang memungkinkan pembayaran langsung tanpa melalui sistem perbankan formal dapat merubah tatanan sistem keuangan di seluruh dunia. Permasalahan yang timbul adalah fenomena virtual currency yang mulai menjadi trend dalam dunia keuangan akan tetapi masih belum terdapat suatu aturan khusus. Dengan tidak adanya suatu regulasi memungkinkan potensi buruk dari virtual currency dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan melanggar hukum seperti pencucian uang, pendanaan terorisme dan pengemplangan pajak. Dengan menggunakan dasar kajian literature maka diketahui kerangka regulasi yang berlaku umum untuk dapat meregulasi virtual currency secara global, dan dengan menggunakan model tersebut akan digunakan untuk mengkaji regulasi virtual currency di Indonesia. Berdasarkan kajian literature maka diketahui ada dua konsep regulasi yang dapat digunakan untuk menkaji regulasi di Indonesia yaitu konsep self regulation dan konsep multiple regulatory jurisdiction, dengan dua konsep ini digunakan untuk membuat kerangka regulasi yang sudah berlaku di Indonesia. Selanjutnya kerangka regulasi virtual cuurency dianalisis dengan menggunakan teori instrument kebijakan dan matriks respon kebijakan pemerintah dari IMF.Metode penelitian adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif maka penelitian ini akan mengkaji kerangka hukum regulasi beberapa negara yang telah meregulasi virtual currency dan membandingkan dengan keadaan regulasi di Indonesia.

---

ABSTRACT
Economic globalization and the advancement of technology effect the financial area. The changes effect how the actors using different platform on their daily activity. The development in the virtual currency area enabling the actors to do direct payment without the involvement of third party, this can change the financial system to become digital and paperless. The issue from this emerging technology is about regulation. There are no specific regulation that regulate virtual currency can cause the downside nature of virtual currency to be used by bad actors to facilitate their activity such as money laundering, terrorism financing and tax evasion. Based on literature studies researcher is able to construct a virtual currency framework and the framework is used as a foundation and grand theory for this research. There are two models that can be use to analyze virtual currency globally, the first model is the self regulation model and the second is the multiple regulatory framework model. By using the framework we able to find which area that already been covered by the existing regulation in Indonesia. This research also used the Policy Instrument Theory by Hood and the Government Response Concept by the IMF. The research used the descriptive comparative studies and qualitative approach