Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dengan malakukan fitnah kepada pejabat saat melaksanakan tugas jabatannya dan atas pengaduan palsu kepada penguasa. Tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum Notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formal ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perlindungan Hukum kepada Notaris saat melaksanakan Tugas Jabatan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/PID/2013. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris diawasi oleh Majelis Pengawasan Notaris dan dari segi perlindungan hukum martabat dan jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Dalam menghadapi penegakan hukum dan guna melindungi pelaksanaan Jabatannya sebagai Notaris, Notaris harus membuat akta dengan Integritas moral yang baik, ketelitian, keterampilan yang baik dan dibuat sesuai dengan kaidah yang benar dan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis is motivated by a notary who has reportedly falsified the presence of one party in the Minutes by one of the parties and accused the notary of falsifying the minutes of the meeting. The complainant in this case can not prove his allegation against the deed made by the Notary and therefore the notary reports back the party on allegations of defamation by libel to the officer while performing his duties and for false complaints to the authorities.

This thesis will discuss the legal protection of Notary Public as the General Officer making the deed according to the formal requirement in terms of the Notary Law and Legal Protection Law to Notary when performing the Duty of Office based on Supreme Court of the Republic of Indonesia Ruling Number 1570 K PID 2013. The method used is juridical normative research and analytical descriptive research type.

The results obtained from this study are notaries in carrying out their positions based on the Law of Notary Publicity supervised by the Supervision Board of Notary and in terms of legal protection of dignity and the position of Notary is implemented by the Honorary Council of Notaries. In the face of law enforcement and to protect the performance of his position as a Notary, a Notary must make a deed with good moral integrity, accuracy, good skill and is made in accordance with the correct rules and regulations.