Konflik dan sengketa agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan. Khusus berkenaan dengan konflik dan sengketa pertanahan, penyelesaian secara non litigasi yaitu mediasi sangatlah relevan. Salah satu kasus sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa tanah antara warga Desa Ponggok dan Desa Pojok dengan TNI AU Pangkalan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh di Kabupaten Blitar dengan mediator Komnas HAM. Pada kasus, penulis menganalisis secara normatif upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, hambatanhambatannya serta solusi-solusinya baik secara empiris maupun yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan jenis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dalam kasus tersebut tidak berhasil menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini disebabkan kurang mengikatnya hasil kesepakatan mediasi sehingga ada salah satu pihak yang tidak menjalankannya. Berbeda dengan mediasi yang dilaksanakan berdasar hukum adat yang dimana terdapat sanksi adat yang mengikat dan ditaati karena kesadaran masyarakat. Hambatan-hambatan secara empiris pada kasus diantaranya keterbatasan sumber daya manusia yang dapat menjadi mediator dan ketidakefektifan tahap pasca mediasi yang disebabkan oleh salah satu pihak tidak menjalankan hasil mediasi. Hambatan secara yuridis diantaranya lemahnya monitoring hasil kesepakatan mediasi, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM dan kurang komprehensifnya pengaturan mengenai mediasi di Komnas HAM. Di samping normatifnya pelaksanaan mediasi yang berdasar hukum tertulis, perlu dikembangkan opsi penyelesaian sengketa mediasi secara hukum adat yang menjunjung nilai-nilai komunal yang didasarkan pada prinsip musyawarah, kebersamaan, keadilan, dan hasil kesepakatannya mengikat karena terdapat sanksi adat yang mengikat bagi pelanggarnya.

---

Agrarian conflicts and disputes in Indonesia continue to increase. Particularly with regard to land conflicts and disputes, non-litigation settlement ie mediation is highly relevant. One of the land dispute cases settled through mediation is a land dispute between Villagers in Ponggok and Pojok Village with TNI AU Abdulrachman Saleh at Blitar District conducted conducted by National Commission of Human Rights as mediator. In the case, the authors analyze normatively the mediation efforts undertaken by Komnas HAM in resolving land disputes, their obstacles and solutions both empirically and jurisdictionally. In this research, juridis normative method is taken, with prescriptive typology and secondary data type. The findings showed that the mediation effort conducted by Komnas HAM in the case failed to resolve the dispute. This is due to less binding result of mediation agreement so that there is one party that does not implementate it. In contrast to the mediation based on customary law whose social sanction is binding because there is public awareness as a form of moral obligation. Obstacles empirically in the case is limitation of human resources that can be mediator and ineffective post-mediation stage caused by one of the parties not implementate the results of mediation. The juridical barriers include weak monitoring of the results of mediation agreements, limited authority possessed by Komnas HAM and lack of comprehensive regulation on mediation at Komnas HAM. In addition to the normative implementation of mediation based on written law, it is necessary to develop customary law mediation dispute resolution options that uphold communal values based on the principles of deliberation, togetherness, justice, and the results of the agreement binding because there are adat sanctions.