ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka kebijakan pengendalian risiko fraud serta perangkat evaluasi atas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini mengkombinasikan beberapa konsep kebijakan pengendalian risiko fraud yaitu fraud risk management dari KPMG, fraud risk control plan dari BPKP, serta Global Ethics Integrity Benchmark. Literatur lain yang digunakan adalah kebijakan pengendalian risiko fraud yang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan mengkombinasikan beberapa kerangka tersebut, penelitian ini menghasilkan 1 kerangka kebijakan pengendalian risiko fraud yang lebih komperehensif bagi Kementerian Keuangan. Konsep kerangka kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam menyusun rancangan kebijakan pengendalian fraud secara komperehensif, mencakup kebijakan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan fraud. Penelitian ini juga menghasilkan 2 perangkat untuk melakukan evaluasi kebijakan pengendalian risiko fraud pada Kementerian Keuangan. Perangkat evaluasi ini dapat digunakan untuk menilai kecukupan kebijakan dan implementasi atas kebijakan pengendalian risiko fraud. Dengan pelaksanaan evaluasi tersebut diharapkan dapat membuat upaya pengendalian risiko fraud menjadi semakin efektif dan dapat meminimalkan potensi terjadinya fraud.

---

ABSTRACT
This research aimed to develop the framework for fraud risk control policy and the tool to evaluate the adequacy and implementation of fraud risk control policy. This research used qualitative method to analyze primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. In doing so, this research combines three fraud risk control policy concepts fraud risk management by KPMG fraud risk control plan by BPKP and Global Ethics Integrity Benchmark. Fraud risk control policy, currently used by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, is also analyzed. Combining these frameworks, this research resulted in a more comprehensive concept of Fraud Risk Control Policy that can become a reference for Ministry of Finance for creating a more comprehensive fraud control policy, especially on fraud prevention, detection and response policies. This research also provide tools for evaluating fraud risk control policies. These tools can be used to evaluate the adequacy of policies and the implementation of fraud risk control policies. By implementing these tools, is expected that fraud risk control policies become more effective and the numbers of fraud decreased.