UI - Tugas Akhir :: Back

UI - Tugas Akhir :: Back

Peran Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 dan 2015 = The Role of Indonesia Corruption Watch (ICW) in conducting advocacy to prevent the Revision of Law No. 30/2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015

Anisa Ganing Permata; Sri Lestari Wahyuningroem, supervisor; Ali Muhyidin, examiner; Gultom, Samuel, examiner (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017)

 Abstract

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam demokrasi dan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Penelitian ini menggunakan teori peran masyarakat sipil dalam demokrasi dari Larry Diamond, serta teori advokasi dari S. Gen dan A. C Wright. ICW telah mengawasi kekuasaan negara dengan meminta pemerintah dan DPR untuk bertanggungjawab pada hukum dan harapan-harapan publik, yaitu mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan institusi KPK, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu publik yang penting melalui advokasinya, dalam hal ini mengenai wacana revisi UU KPK oleh DPR. ICW melakukan advokasi untuk mencegah revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2010 dan 2015. Strategi advokasi yang dilakukan ICW terhadap revisi UU KPK diantaranya adalah membangun koalisi, melobi dan membangun hubungan dengan pembuat kebijakan, melakukan penelitian atau kajian, melakukan framing dan labelling, studi atau liputan media, dan melibatkan dan memobilisasi publik.

ABSTRACT
This study aims at explain the role of civil society in democracy and advocacy strategies undertaken by civil society, in this case is Indonesia Corruption Watch (ICW). This research uses theory of civil society in the democracy from Larry Diamond, and the advocacy theory from Sheldon Gen and Amy Conley Wright. ICW controls state power by demanding the government and the People`s Legislative Assembly to be accountable to the law and public by supporting the Eradication of Corruption Commission KPK by not weakening the institution of the KPK, and raising public awareness of important public issues through its advocacy, in this case the revised discourse KPK law by Parliament. ICW conducts advocacy to prevent the revision of Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission Year 2010 and 2015. ICW`s adopts advocacy strategy through building coalitions, lobbying and building relationships with policy makers, conducting research or studies, and labeling, media coverage, and engaging and mobilizing the public.

 Digital Files: 1

Shelf
 TA-Anisa Ganing Permata.pdf :: Download

LOGIN required

 Metadata

Collection Type : UI - Tugas Akhir
Call Number : TA-Pdf
Main entry-Personal name :
Additional entry-Personal name :
Additional entry-Corporate name :
Study Program :
Subject :
Publishing : Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
Record of Work Karya Akhir
Cataloguing Source LibUI ind rda
Content Type text
Media Type computer
Carrier Type online resources
Physical Description ix, 62 pages : illustrated
Concise Text
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Availability
  • Review
  • Cover
Call Number Barcode Number Availability
TA-Pdf 16-18-608733117 TERSEDIA
Review:
No review available for this collection: 20468288
Cover