Penelitian ini membahas mengenai penyebab terhentinya proses legislasi Rancangan Undang Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender RUU KKG di DPR-RI. Urgensi penyusunan RUU KKG pertama kali dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal KPPPA pada tahun 2009, namun, ditetapkan sebagai RUU Inisatif DPR-RI pada tahun 2010, dan terhenti pada tahun 2014. Selama proses penyusunannya, RUU KKG menuai perdebatan dari kalangan masyarakat sipil dan fraksi di DPR-RI. Argumen penelitian ini adalah tidak adanya komitmen politik dari anggota DPR-RI untuk menghasilkan Undang Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender secara formal. Tidak adanya komitmen tersebut terlihat dalam perdebatan yang terjadi selama proses penyusunan RUU KKG sebagai akibat dari penolakan dua fraksi yang menolak penggunaan konsep gender pada RUU KKG. Untuk menganalisis kebijakan, penelitian ini menggunakan pendekatan ldquo;What rsquo;s Problem Represented to Be? rdquo; oleh Carol Lee Bacchi. Melalui pendekatan ini ditemukan bahwa proses legislasi RUU KKG memang sudah bemasalah karena diawali sebagai inisiatif eksekutif KPPPA dan diberikan kepada badan legislatif yang hampir keseluruhan anggotannya tidak memiliki komitmen politik untuk menyelesaikan RUU KKG.

---

This study discusses the cessation of the legislation process of the Gender Equality and Equity Bill (RUU KKG) in House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ DPR-RI). The urgency of the drafting RUU KKG was first undertaken by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) in 2009, however, was stipulated as a Bill initiated by the DPR-RI in 2010, and later was suspended in 2014. During the drafting process, RUU KKG reaps debates from civil society and fractions (fraksi) within the DPR-RI. The argument of this study focuses on the absence political commitment amongst members of DPR-RI to produce a legislation that formally promote gender equality and equity. The lack of such commitment manifested in the debate that took place during the drafting of RUU KKG where only two party fractions objected the bill and insisted on misunderstanding the concept of 'gender'. In the analysis, this research uses "What's Problem Represented to Be?" approach by Carol Lee Bacchi. Through the approach, this study conveys that the RUU KKG's legislation process in the DPR-RI had been problematic since the beginning because it started as a hand-over "initiatives" from the executive (KPPPA) and given to the legislative body whose members in general had not possessed political commitment to producing a national policy for promoting gender equality.