RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah dengan cepat dan dinamis, kemampuanmengelola sumberdaya keuangan yang terbatas secara efisien dan efektif telah menjadi tantangantidak saja bagi sektor swasta tetapi juga bagi sektor pemerintahan. Perubahan-perubahan yangterjadi belakangan mi dalam kebijaksanaan pembangunan daerah telah mengisyaratkan bahwadaerah tingkat II akan memainkan peranan yang semakin penting.Lingkungan yang berubah dengan cepat menciptakan ketidak-pastian yang tinggi. Salah satuusaha untuk mengurangi faktor ketidakpastian ini adalah melalui penyajian informasi bagimanajemen. Untuk melakukan hal tesebut dibutuhkan suatu sistem informasi manajemen (SIM)yang efektif.Pemerintah kotamadya merupakan organisasi nirlaba yang memiliki berbagai ciri khusus sepertitidak adanya ukuran laba, kurangnya ketergantungan sumberdana pada pelanggan, serta adanyatujuan yang sulit diukur dan bersifat majemuk. Dengan kendala-kendala tersebut di atas,pemerintah kotamadya harus menjalankan berbagai fungsi dalam rangka desentralisasi urusanpemerintahan seperti fungsi penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, pembangunan, perwalian,koordinasi dan perencanaan. Menghadapi tugas yang berat dengan berbagai kendala yang ada,pemerintah kotamadya membutuhkan suatu SIM yang efektif, khususnya dalam manajemenkeuangan.Manajemen keuangan pemerintah kotamadya merupakan proses yang mencakup berbagai sikiusseperti perencanaan keuangan, manajemen biaya, dan pengendalian akuntansi. Salah satu ciriutama dari manajemen keuangan pemenintah kotamadya yang membedakannya dari sektorswasta adalah adanya pengeluaran investasi dan operasional yang benjalan terus menerus secarabersamaan. Ciri lainnya, khususnya pada pemerintah kotamadya di Indonesia, adalah adanyasumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat.Berbagai peralatan manajemen keuangan pemerintah kotamadya sebenarnya merupakan yangdiadaptasi dari sektor swasta, khususnya dalam bidang penganggaran. Dengan makinberkembangnya teknologi pengolahan data, maka terbuka berbagai SIM yang dapat membantumanajemen dalam proses pengambilan keputusan'yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur.Salah satu perkembangan yang pesat terjadi pada usaha untuk memberikan informasi untukproses pengambilan keputusan yang semi-terstruktur melalui sistem pendukung keputusan.Pemenintah kotamadya merupakan salah satu bentuk dari pemerintah daerah tingkat U yangmerupakan bentuk pemerintahan di daerah perkotaan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, penekanan otonomi daerah beradapada pemerintah daerah tingkat II. Dewasa mi, dengan makin berkurangnya sumber pendapatanpemerintah pusat dari sektor migas, maka pemerintah kotamadya dihadapkan pada tantanganuntuk Iebih mandiri, khususnya dalam pembiayaan investasi dan kegiatan di daerah. Tantangan tidak mudah karena sampai saat mi tingkat ketergantungan pada sumber dana pusat masih jauh diatas rata-rata standar dunia.Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah kotamadya masih memiliki organisasi manajemenkeuangan daerah yang tersebar pada berbagai unit kerja seperti Bappeda untuk perencanaaninvestasi, Bagian Pembangunan untuk pengendaUan pengeluaran investasi, Dipenda untukperencanaan dan pengendaUan pendapatan, dan Bagian Keuangan untuk perencanaan danpengendalian pengeluaran operasional. Tidak adanya suatu unit organisasi yang bertanggungjawabmenyeluruh dalam manajemen keuangan menyebabkan hampir seuruh laporan keuanganditujukan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah selalu pimpinan puncak di daerah.Dalam perencanaan keuangan, pemerintah kotamadya sudah memiliki rencana jangka panjangdan rencana jangka menengah yang baku, melalui Pola Dasar dan Repelita Daerah. Meskipundemikian, terdapat jurang pemisah antara rencana-rencana tersebut dengan anggaran tahunan karena belum adanya perangkat pemrograman dalam bentuk anggaran jangka menengah.Besarnya tantangan yang dihadapi dan terbatasnya perangkat manajemen keuangan yang dimilikimengisyaratkan perlunya dikembangkan suatu SIM untuk manajemen keuangan. PengembanganSIM tersebut perlu dimulai dari sistem informasi akuntansi antara lain dengan menerapkan strukturakuntansi yang berorientasi pada program. Struktur mi memerlukan perubahan mendasar padastruktur pos rutin dan pendapatan yang selama mi lebih berorientasi pada unit organisasi dan jenispendapatan. Disamping sudah dirasakan perlunya pengembangan akuntansi biaya, mulai danbentuk yang sederhana dengan mengidentifikasi biaya dan pendapatan suatu program sampaidengan analisis biaya secara ekonomis.Akhirnya dibutuhkan adanya information sharing khususnya untuk mengkonsolidasikan data-dataperencanaan seperti statistik kebutuhan masyarakat, identifikasi prasarana yang tersedia, dantingkat pelayanan yang ada. Hal yang sama juga diperlukan untuk memadukan informasikeuangan dengan informasi non-keuangan dalam suatu struktur SIM yang terpadu.Keberhasilan suatu sistem akan sangat dipengaruhi oleh pengorganisasian dan kualitas pelaksana.Berkaitan dengan hal mi, sudah dirasakan perlunya penyesuaian organisasi dengan polapelayanan yang diberikan serta peningkatan peranan manajemen keuangan dari fungsipembukuan (score-keeping) menjadi fungsi penasehat keuangan (attention directing). Perubahan membutuhkan peningkatan kualitas pegawai yang harus dicapai melalui pelatihan dalam tugasyang efektif.