ABSTRAK
Kondisi krisis moneter saat ini sangat dirasakan oleh bank-bank di Indonesia sebagai pukulan yang berat bagi kelangsungan usahanya. Beberapa bank yang dilikuidasi oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan terpaksa dilakukan karena berdasarkan tingkat kesehatan bank terutama daii sisi permodalannya, bank yang bersangkutan memang sudah tidak layak lagi untuk meneruskan usahanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia sangat terpuruk seperti sekarang mi, antara lain yaitu tingkat suku bunga Sertilikat Bank Indonesia (SBI) yang tinggi, fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar, meningkatnya non perfonning loans, serta kondisi perekonomian nasional yang mengalami depresi yang sangat dalam.Bagi bank, daii beberapa faktor penyebab tersebut daat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang masih dapat dikendalikan oleh perusahaan (controllable) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (uncontrollable). Kredit bermasalah (non performing loans) merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan perusahaan (bank), sedangkan faktor-faktor lainnya berupa tingkat suku bunga pasar (SBI), nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing dan kondisi perekonomian nasional adalah merupakan faktor-faktor ekstemal di luar kendali perusahaan (out of control).Besamya kredit bermasalah sangat ditentukan oleh kebijakan perkreditan yang dijalankan oleh suatu bank. Semakin efektif dan aplicable kebijakan perkreditan yang diterapkan disertai dengan supervisilmomtoring yang ketat maka akan semakin besar kemungkinan untuk dapat menghasilkan kualitas aktiva produklif (kredit) yang baik (performing loans), begitu juga sebaliknya. Kebijakan perkreditan yang akan diambil oleh bank sangat dipengaruhi oleh keadaan (environment) yang melingkupinya, terutama dalam Iingkungan ekonomi nasional maupun intemasional, kondisi sosial dan politik, serta perubahan budaya dan telmologi yang terjadi serta kondisi persaingan diantara bank-bank itu sendiri.Beberapa hal yang hams diperhatikan dalam menyusun kebijakan perkreditan bank antara lain meiputi posisi modal, tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko dari berbagai jenis kredit, stabilitas dana masyarakat yang disimpan, kondisi ekonomi, pengaruh kebijakan moneter dan pajak, kemampuan dan pengalaman kaiyawanlmanajemen, serta posisi portofolio kredit yang telah dimiliki. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kebijakan perkreditan yang disusun bank secara umwn akan memuat; wilayah kredit (loan territory), jenis-jenis kredit yang dapat diberikan, jaminan (collateral) yang dapat diterima, jangka waktu kredit, pelampauan plafon kredit, likuidasi kredit, penanganan kredit bermasalah, rekening/saldo kompensasi, komitmen kredit serta besarnya portofolio kredit.Sebagaimana bank lainnya, Bank X telah memiliki kebijakan perkreditan yang tertulis dan diterapkan sejak tahun 1996. Namun demikian, dalam menetapkan kebijakan perkreditannya masih berdasarkan metode top-down approach. Oleh karenanya, belum mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing cabang yang ada. Selain itu, kebijakan perkreditan yang ditetapkan belum bersifat menyeluruh yakni belum memuat hal-hal yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat atau petugas pelaksana di cabang, sehingga kemungkinan terjadi missintepretation atau menjadi tidak workable dalam pelaksanaannya sangat tinggi.Agar Iebih efektif, kebijakan perkreditan yang selama mi dijalankan oleh Bank X perlu dilakukan penyempurnaan antara lain dalam hal; penyesuaian terhadap kondisi yang ada saat mi, peran serta cabang dalam penyusunan kebijakan perkreditan, pembentukan unit kerja baru yang bertugas mengelola portofolio (portfolio management) dan pengawasan intern dalam umsan perkreditan, pembuatan pedoman yang dapat digunakan sebagai early warning signal, peningRatan (up grading) kualitas sumber daya manusia, pemberian fasilitas potongan pokok kredit (hair cut facility) terhadap kredit yang macet, pemberian kredit hanya kepada calon debitur yang sudah running well serta penetapan tingkat suku bunga kredit berdasarkan sumber dana yang digunakan dengan lebih mengaktifkan peranan Asset & Liability Committee (ALCO) untuk melakukan review terhadap kemungkinan perubahan suku bunga.