ABSTRACT
Bursa Efek Indonesia mengeluarkan Perubahan Peraturan No. III-I Tahun 2017 tentang Keanggotaan Marjin dan/atau Short Selling sebagai salah satu respon dari terjadinya kegiatan pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan efek yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan hukum para pihak, pengawasan dan penegakkan hukum dalam pengambilalihan dan apakah Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. III-I tentang Keanggotaan Marjin dan/atau Short Selling efektif menyelesaikan kasus dalam Putusan No. 1564 K/PID/2014 dan Putusan No. 187/PDT.G/2009/PN. JKT.BAR. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang dicapai yaitu dari prosedur tersebut kedudukan hukum dari para pihak adalah nasabah sebagai debitur, perusahaan efek sebelumnya adalah kreditur dan perusahaan efek yang menerima pengambilalihan adalah pihak ketiga sebagai kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, pengawasan tidak diatur secara spesifik dan belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus Putusan No. 1564 K/PID/2014 dan Putusan No. 187/PDT.G/2009/PN. JKT.BAR. Saran yang diberikan adalah OJK sebaiknya memberikan pengawasan langsung dan Bursa efek Indonesia mengatur tentang pengambilaliahan ini lebih terinci serta nasabah yang harus memahami mekanisme pengambilalihan sebelum menyetujui untuk melakukan transaksi.

---

ABSTRACT
Indonesia Stock Exchange issued Amendment of Indonesian Stock Exchange Regulation No. III I About Margin and or Short Selling Membership as one of the response of the takeover activities conducted by securities companies that cause harm to customers. The subject matter discussed in this paper is how the legal status of the parties, supervision and law enforcement in the takeover and whether the Amendment to the Indonesia Stock Exchange Regulation is effective in resolving cases in Decision No. 1564 K PID 2014 and Decision No. 187 PDT.G 2009 PN. JKT.BAR. The research method used is normative juridical research. The conclusion of the procedure is that the legal status of the parties is the customer as the debtor, the previous securities company is the creditor and the securities company receiving the takeover is a third party as a new creditor replacing the old creditor, the supervision is not regulated specifically and not yet effective to solve the problem in the case of Decisions. The advice given is that OJK should provide direct supervision and the Indonesia Stock Exchange regulates the acquisition in more detail as well as customers who must understand the takeover mechanism before agreeing to conduct the transaction.