Berdasarkan PMK No. 196/2016, impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi panas bumi diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Penelitian inin bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut ini dengan menggunakan kriteria Dunn, yakni efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang efektif dan kurang tepat, namun cukup responsif bagi perusahaan panas bumi. Kebijakan ini dinilai kurang efektif karena pemberian fasilitas tidak menyeluruh dan terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia. Kebijakan ini juga dinilai kurang tepat karena tidak memberikan fasilitas untuk kegiatan produksi listrik yang menjadi inti pengusahaan panas bumi. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap responsif karena sesuai dengan kebutuhan yang tinggi dari perusahaan panas bumi terhadap barang impor untuk kegiatan usaha mereka.

---

Pursuant to PMK No. 196 2016, zero rate VAT facility may be granted on the import of Taxable Goods for geothermal exploration and exploitation activities. The purpose of this research is to evaluate this zero rate VAT policy by using policy evaluation criterias from Dunn, i.e. effectivity, responsivity, and appropriateness. This research uses qualitative approach with field research and library study as data collection methods.

The results show that this policy is considered not quite effective and appropriate even though it is the opposite with its responsivity. This policy is said to be ineffective because the facility given does not cover all stages in geothermal activities and the presence of other factors that have greater influence on geothermal energy development in Indonesia. It is also viewed as not quite appropriate because it does not give VAT facility on the import of goods for electricity production activity which is the core of geothermal business activities. On the other side, this policy is considered responsive due to its suitability to geothermal companies rsquo significant needs of imported goods for their business activities.