Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran masyarakat sipil dalam implementasi kebijakan. Peran-peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Penelitian menggunakan studi kasus Komunitas Ciliwung Depok sebagai masyarakat sipil dalam mendorong implementasi kebijakan pembuangan air limbah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan faktor yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan dengan menjalankan perannya yaitu sebagai promotor dialog, melakukan advokasi atau lobi, sebagai penyebar informasi, dan sebagai manager project. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam implementasi kebijakan harus terdapat kerjasamaa dan koordinasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah mengingat kewenangan masyarakat sipil yang terbatas dan respon yang harus diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan tersebut.

---

This research will explain how the role of civil society in policy implementation. The roles of civil society in influencing policy implementation are as a promoter of dialogue, advocating or lobbying, as a disseminator of information, and as a project manager. The study used case study of Komunitas Ciliwung Depok as civil society in influence the implementation of wastewater disposal based on Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2011 about Disposal Permit and Wastewater Utilization. The purpose of this study is to explain that civil society is a factor that can encourage the successful policy implementation by carry out its role as a promoter of dialogue, advocacy or lobbying, as a disseminator of information, and as project manager. The results of this study suggest that in the policy implementation there should be cooperation and coordination between civil society and the government because of there are limited authority of civil society and the response that should be provided by the government in accordance with the policy.