Pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan earmarking tax atas pajak rokok. Kebijakan earmarking tax atas pajak rokok merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok. Namun, prevalensi merokok di Indonesia terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunaan pedekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan earmarking tax atas pajak rokok belum dapat menurunkan prevalensi merokok karena pajak rokok di daerah-daerah belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan fungsi kontrol kebijakan earmarking tax atas pajak rokok hanya sebatas penganggaran saja, tetapi fungsi kontrol terkait penerimaan pajak rokok digunakan sesuai peruntukannya belum ada. Selain itu, terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab prevalensi merokok di Indonesia belum menurun, yaitu harga rokok masih murah terhadap kenaikan pendapatan, iklan rokok yang banyak, dan budaya merokok di masyarakat, kenaikan harga rokok saat ini belum dapat menurunkan prevalensi, dan upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak dapat menggunakan satu kebijakan saja. Kemudian, penerimaan pajak rokok sudah dianggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Namun, dana tersebut belum digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

---

The government already has several policies to control cigarettes consumption in Indonesia, one of those policies is the earmarking tax policy on the cigarette tax. earmarking tax of cigarette tax. The earmarking tax policy on cigarette tax is a policy that is expected to control cigarette consumption. However, the prevalence of smoking in Indonesia continues to increase. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of earmarking tax on cigarette tax in West Java Province. This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study with in depth interviews.

The result shows that the earmarking tax policy on cigarette tax has not been able to reduce the prevalence of smoking in Indonesia because cigarette taxes in areas not yet used according to the allocation and the earmarking tax policy control function on tobacco taxes is limited to budgeting, but the control function related to the acceptance of cigarette taxes used according to the allocation does not yet exist.

In addition, there are other factors considered as the cause of smoking prevalence in Indonesia has not decreased, the price of cigarettes is still cheap against the increase in income, cigarette advertising is still massive, and the culture of smoking in the community, the current increase in cigarette prices has not been able to reduce the prevalence, and efforts to control cigarettes could not use a single policy. Then, cigarette tax revenue has been budgeted for public health services in West Java Province. However, the funds have not been used for public health services in Jawa Barat.