Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis formulasi kebijakan Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, paradigma post-positivis dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan pembebasan PBB dilatarbelakangi oleh usulan Walikota Semarang untuk membuat kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat menengah ke bawah dalam rangka mewujudkan asas keadilan. Proses formulasi kebijakan ini menghasilkan kebijakan yang bersifat paradoks berupa Pembebasan PBB Perkotaan atas NJOP sampai dengan Rp 130.000.000,00 yang disertai dengan kebijakan kenaikan NJOP sebesar 70 dari nilai pasar. Disatu sisi, pemerintah memberikan insentif pajak, namun disisi lain, pemerintah menambah beban pajak bagi Wajib Pajak yang tidak menerima fasilitas pembebasan. Dalam implementasinya, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Semarang melakukan perubahan kebijakan yaitu menurunkan kenaikan NJOP menjadi 30 dari nilai pasar.

---

This research was conducted to analyze policy formulation of exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00 in Semarang. This study used quantitative approach with post positivist paradigm and qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the policy formulation process of Property Tax Exemption is motivated by Local Government of Semarang 39 s proposal to create a policy that can ease the burden of lower middle society in order to realize the equity principle. This policy formulation process produced paradoxical policy of the exemption in Property Tax on Land Building Tax Imposition Base up to Rp 130.000.000,00, and it is accompanied by Land Building Tax Imposition Base adjustment of 70 of market value. Despite of provides tax incentives, The Government increases the tax burden on Taxpayers who do not receive the exemption facilities In its implementation, this policy raises the pros and cons for the community. This prompted the Local Government of Semarang to make policy changes by reducing the increase of NJOP to 30 of the market value.