ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang evaluasi dari pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Kebijakan ini diatur pada Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2016 tentang pengurangan dsn penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan. Penelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum efektif, belum mencukupi, respon yang rendah dan belum tepat guna. Hambatan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

---

ABSTRACT
This study focused on the evaluation of implementation policy reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sectorin South Tangerang, based on evaluation criteria according to Dunn. Evaluation criteria of Dunn were the evaluation criteria baser on effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy. The policy was regulated on regulation of mayor number 37 of 2016 about reduction and elimination of administrative sanctions on land and building tax rural and urban sector. The result of this study showed the implementation of the policy has not been effective, not sufficient, low response, and not yet appropriate.The problem of implementation policy were not maximal socialization and lack of human resources in regional income agency in South Tangerang.