ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai implementasi hak warga atas kota dalam proses kebijakan penggusuran dan dampak dari dinamika didalamnya terhadap hak warga perempuan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus kebijakan penggusuran di Kalijodo pada tahhun 2016 hingga dampaknya di tahun 2017. Dengan menggunakan teori Rezim Kota Urban Regime , analisis pertama dari penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap dan relasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan penggusuran tersebut. Hasil temuan menunjukan bahwa aktor-aktor tersebut menentukan tujuan dan arah implementasi dari kebijakan penggusuran di Kalijodo, yaitu untuk pembangunan ruang terbuka hijau RTH dan penanganan tindakan kriminal prostitusi dan perdagangan minuman keras . Tujuan itu memberikan dampak negatif dalam implementasi dalam perlindungan dan penjaminan hak warga terdampak kebijakan penggusuran di kawasan Kalijodo, DKI Jakarta. Penyebabnya dampak negatif itu didorong oleh tidak digunakannya standar hak asasi manusia HAM dalam penanganan kebijakan penggusuran. Berdasarkan teori Hak Atas Kota Berbasis Gender dari Tovi Fenster, semua kondisi tersebut yang membuat usaha pemenuhan hak warga perempuan Kalijodo atas kotanya menjadi minim.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains the implementation of the people rsquo s ldquo Rights to the City rdquo in the policy process and its impacts on the rights of women. The research was written in qualitative approach with a case study of eviction in Kalijodo, Jakarta, from 2016 to 2017. This thesis implements theory of ldquo Urban Regime rdquo , explain the eviction policy. The observation shows that there are government and non government actors that participate in the event. They are determined the purpose and the result of the implementation of the eviction policy in Kalijodo. The main purposes of this policy are to build green open space Ruang Terbuka Hijau, RTH and to wipe out the criminal acts prostitution and liquor trade that has negative effects on people of Kalijodo. In the long run, the effects got worse because The Provincial Government of Jakarta did not use the basic principles and guidelines on development based evictions made by the United Nations. Then, based on the theory of Gender Based Rights of the City by Tovi Fenster, those conditions made the attempt to fulfill the rights of Kalijodo women reaches its lowest point.