ABSTRAK
Indonesia sebagai negara kepulauan masih memiliki masalah yang besar daam hal infrastruktur pelabuhannya, terutama dalam pelabuhan peti kemas. Dalam mengatasi hal ini, Indonesia memiliki masalah dalam hal pendanaan, dengan kebutuhan biaya yang besar serta banyaknya jumlah pelabuhan yang dibutuhkan. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU yang dapat membantu meringankan beban pembiayaan pemerintah. Dalam penelitian ini, maka dilakukan pengembangan pelabuhan dan wilayah sekitarnya pada kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia dengan konsep kota pelabuhan port-city . Penelitian ini menghasilkan skema kelembagaan, serta model dengan pembagian initial cost, operation maintenance, dan revenue dibandingkan dengan pembagian yang umumnya hanya dilakukan pada initial cost, dengan nilai IRR sebesar 15.41 , yang menunjukkan bahwa model pengembangan wilayah dapat diaplikasikan dengan lebih efektif tanpa menggunakan viability gap funding.

---

ABSTRACT
Indonesia as an archipelago continues to face major problems with its port infrastructures, especially in container ports. In order to eliminate this problem, problems in financing the projects continue to exist, with both massive funding and the large number of ports required being the problem. One of the solutions which can be utilised is Public Private Partnership PPP which can alleviate the burden of funding which is faced by the government. In this research, a model is developed for the city of Dumai, Riau Province, Indonesia with a port city concept. A model is obtained with a PPP model which includes the split of initial cost, operation maintenance, as well as revenue, compared to the traditional model where split is only conducted in initial cost. The model obtained a 15.41 Internal Rate of Return, indicating a more effective model which do not require the use of viability gap funding.