Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Focus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kecamatan Cibinong dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan koordinasi. Didalam teori koordinasi, terdapat teori mekanisme koordinasi milik Bouckaert, Verhoest and Peters yang dikombinasikan dengan teori mekanisme koordinasi milik Mintzberg. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Adanya dua indikator yang belum tercapai yaitu kurangnya pengawasan atau kontrol dari Pemerintah dan sumber daya manusia yang belum memadai. Dari kedua indikator yang belum tercapai menandakan koordinasi pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor masih belum berjalan dengan optimal.

---

This research to describe the mechanism coordination of public services E-KTP in Cibinong District, Bogor Regency. Focus problem in how the mechanisms that have been made the Cibinong District in coordination with Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of the implementation of public services Electronic KTP. In this research used public services theory and coordination mechanism theory from Bouckaert, Verhoest and Peters that combined with mechanism theory from Mintzberg.

This research uses the methods of positivist qualitative approach, the techniques of data collection with qualitative data by type of descriptive research. There are two indicators that has not been achieved, its lack of supervision or control from the government and inadequate human resource. From two indicators that havent been achieved indicate the coordination of public services E-KTP still not running optimally.