Risiko dan komplikasi medis tidak pernah terlepas dari setiap tindakan medis, salah satunya operasi. Setelah operasi dilakukan terkadang pasien mengalami komplikasi medis pasca tindakan operasi yang berdampak buruk pada dirinya. Karena merasa dirugikan, tidak jarang pasien yang mengalami komplikasi medis pasca tindakan operasi menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum perdata dengan cara menggugat dokter yang menanganinya. Komplikasi medis pasca tindakan operasi pun dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara komplikasi medis pasca tindakan operasi dengan perbuatan melawan hukum dengan menganalisis putusan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti hakim dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dengan tipe penelitian deskriptif-analitif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak keseluruhan terbukti pada komplikasi medis pasca tindakan operasi, tetapi dapat dimungkinkan jika komplikasi timbul dari adanya malpraktik sehingga terdapat hubungan hukum dalam dua aspek tersebut. Putusan No. 225/Pdt.G/2014/PN.Bdg dan Putusan No. 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn adalah bukti nyata bahwa komplikasi medis pasca tindakan operasi bukan merupakan kesalahan dokter, melainkan hanya suatu peristiwa dari beberapa kombinasi yang tidak dipersalahkan kepada dokter. Selama dokter melakukan operasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar prosedur operasional, standar profesi dan standar pelayanan kedokteran maka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

---

Medical risks and complications are never separated from any medical action, surgery is one of the example. After surgery is done, sometimes the patient experiences medical complications which affects him badly. Because they feel aggrieved, patient who experience medical complications after surgery often resolves the problem through the civil law by suing the doctor who handles it. Postoperative medical complications are associated with unlawful acts.

This thesis will discuss about how the legal relationship between medical complications post operative action with the unlawful acts by analyzing the verdicts. The research method used by the writer is juridical normative by using the literature as the main source and conducting interviews with professionals such as judges from Honorary Council of Medical Ethics and Honorary Council of Indonesian Medical Discipline with descriptive analytical research type.

The results of this study indicates that the elements of unlawful acts listed in Article 1365 are not wholly proven in postoperative medical complications, but may be possible if complications appear from the presence of malpractice, so there is a legal relationship between that two aspects. Civil Code Verdict No. 225 Pdt.G 2014 PN.Bdg and Verdict No. 417 Pdt.G 2012 PN.Mdn are the clear evidences that postoperative medical complications are not the doctor rsquo s fault but merely an event of some combination that can not be blamed on the doctor. As long as doctors perform surgery in accordance with laws and regulations, standard operating procedures, professional standards and standards of medical services they can not be asked for responsibility.