Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah tidak jarang menimbulkan permasalahan. Karena itu, pada negara kesatuan, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah lepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat. Tingkat pengawasan tersebut bergantung pada sistem penyelenggaraan desentralisasi yang dianut oleh suatu negara. Dalam skripsi ini, akan dibahas pengawasan peraturan daerah di negara-negara kesatuan yakni Indonesia, Kolombia, dan Bolivia dengan menggunakan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan pengawasan peraturan daerah di ketiga negara tersebut adalah adanya pengawasan berupa review. Sedangkan perbedaannya, Indonesia dan Bolivia juga memiliki mekanisme pengawasan preview. Akan tetapi, lain halnya dengan Kolombia, pengawasan review di Indonesia dan Bolivia dilaksanakan melalui persidangan tertutup. Pengawasan peraturan daerah dalam kerangka negara kesatuan sebaiknya dilaksanakan melalui mekanisme preview dan review. Pengawasan review sebagai bentuk perlindungan kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah sebaiknya dilaksanakan melalui persidangan terbuka.

---

The authority of local governments to create local regulations often causes problems. Hence, in unitary states, the exercise of such authority is done under the supervision and guidance of the central government. The level of supervision depends on the decentralization system adopted by the country. This thesis focuses on the supervision of local government regulations in Indonesia, Colombia, and Bolivia by using comparative method which resulting into a normative juridical research.

The result of this study indicates that these countries exercise review control over local government regulations. The difference is Indonesia and Bolivia have preview control mechanism, while Kolombia does not have preview control mechanism. However, unlike Kolombia, review control in Indonesia and Bolivia are conducted through closed courts.

This study suggests that supervision of local government regulations within the framework of unitary state should be implemented through preview and review measures. Review control should be implemented through open courts to protect public interest and safeguard against government abuse.