Dalam UU No.5 Tahun 1999 telah dijelaskan mengenai apa yang menjadi asas didalam menjalankan kegiatan usaha yaitu berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Namun keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha dapat terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha karena dinilai dapat menghambat berjalannya kegiatan usaha dan dapat merugikan, kegiatan tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Kegiatan penyalahgunaan posisi dominan dapat dianggap kegiatan yang dilarang karena dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha dan merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Saat pelaku usaha dinilai melakukan penyalahgunaan posisi dominan, perlu adanya pembuktian-pembuktian yang mendasari putusan hakim. Hal tersebut dengan melakukan analisis dari pendekatan- pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha dan dikaitkan dengan beberapa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Putusan- putusan tersebut kemudian akan dibandingkan dalam segi format, alat bukti yang digunakan, teori yang digunakan serta penjatuhan denda kepada pelaku penyalahgunaan posisi dominan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian secara normatif dengan cara studi dokumen kepustakaan. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan metode pembuktian dengan pendekatan seperti apa yang digunakan oleh KPPU dalam membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan putusan- putusan yang akan dianalisis dan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut serta hal- hal apa saja yang membedakan satu putusan dengan putusan lainnya. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa perlu adanya aturan yang lebih rinci berkaitan dengan inkonsistensi format putusan KPPU dan aturan te...

---

In Law Number 5 Year 1999 has been explained about what is the basis in conducting business activities based on the principle of economic democracy which aims to achieve balance in conducting business activities between business actors and the public interest. However, the balance in conducting business activities can be disrupted by any activity prohibited by business actors as it is considered to inhibit the course of business activities and may be harmful, one of which is the abuse of dominant position. Abuse of dominant position activity can be considered as prohibited activity because it can disrupt business activity and harm the perpetrators and other business consumers. When a business actor is perceived as abusing a dominant position, it is necessary to establish the evidence underlying the judge 39s decision. This is done by analyzing the approach in the Business Competition Law and related to some decisions issued by KPPU. Decisions will then be compared in terms of the format, the evidence used, the theory used and the imposition of fines on the dominant position actors. In this paper, the author uses normative research methods by way of library document studies. So that in the end it can be concluded the evidentiary method with what approach used by KPPU in proving the existence of abuse of dominant position based on the decision to be analyzed and based on the judge 39 s consideration in deciding the case and it is important to distinguish one decision by another decision. In the end the authors suggest that there is a need for more detailed rules related to the inconsistency of KPPU decision format and regulation renewal regarding the proof of abuse of dominant position.