Dalam hukum kepailitan dikenal adanya Concursus Creditorum yang mewajibkan adanya lebih dari satu orang kreditor sebagai syarat kepailitan. Tetapi hingga saat ini keberadaan Concursus Creditorum sebagai syarat kepailitan masih sering diabaikan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Sengketa Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo 214/K/Pdt.sus-Pailit/2013 telah selaras dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan untuk mengetahui apakah masih dibutuhkan keberadaan Concursus Creditorum dalam syarat kepailitan beserta bagaimana penerapannya dalam sengketa PKPU yang memutus AcrossAsia Limited berada dalam keadaan pailit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dalam keberadaan Concursus Creditorum masih sangat dibutuhkan dalam kepailitan namun belum diterapkan dengan baik di dalam Sengketa Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST jo 214/K/Pdt.sus-Pailit/2013 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sengketa PKPU tersebut adalah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang Undang.

---

In bankruptcy law it is known that there is a Concursus Creditorum which requires more than one creditors to meet the bankruptcy requirements. During this time, Concursus Creditorum as a condition of bankruptcy is still often ignored in its application. This study aims to determine whether Case Number 64 PKPU 2012 PN.Niaga.JKT.PST jo 214 K Pdt.sus Pailit 2013 has been aligned with an Act Number 37 of 2004, and to find out what the Concursus Creditorum may require in bankruptcy requirements and how its application in Suspension of Payment Case which decided AcrossAsia Limited is in a state of bankruptcy. The research method used is normative juridical done by using qualitative approach. The author may conclude that Concursus Creditorum is still indispensable in bankruptcy but has not been applied properly in the Case Number 64 PKPU 2012 PN.Niaga.JKT.PST jo 214 K Pdt.sus Pailit 2013 and which means the Suspension of Payment Dispute is againts the law.