UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Peran dan kedudukan hukum MKDKI dalam penegakan disiplin kedokteran: analisis putusan no. 329/PDT./2012/PN.JKT.TIM = The role and legal status of MKDKI in doctor disciplinary enforcement: case analysis no 329/Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM

Mabella Ardelia; Wahyu Andrianto, supervisor; Myra Rosana Budi Setiawan, examiner; Farida Prihatini, examiner; Afdol, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)

 Abstrak

Apabila pihak merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ataupun melapor kepada polisi untuk diproses secara hukum pidana. Selain itu, dapat pula perbuatan dokter tersebut diadukan kepada MKDKI. Skripsi ini membahas mengenai peran dan kedudukan hukum MKDKI dalam penegakan disiplin kedokteran terutama dalam halnya kewenangan MKDKI untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin, serta mengenai kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI sebelum mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tidak adanya kewajiban untuk melakukan pengaduan kepada MKDKI terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan. Bahwa ranah MKDKI adalah pada disiplin profesi dokter dan dokter gigi, dimana apabila seorang dokter dinyatakan salah secara disiplin, tidak berarti secara langsung salah secara hukum pula. Saran yang diberikan adalah untuk lebih mencermati peraturan terkait MKDKI agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman akan kewenangan MKDKI.

If a party suffers from loss over the actions of a doctor in doing medical practice, they can file a lawsuit against the doctor or report to the police to be processed in criminal law. In addition, they can also report the doctor to Indonesian Medical Disciplinary Board. This thesis discusses the role and legal status of MKDKI in enforcing medical discipline mainly in MKDKI rsquo s authority to examine alleged disciplinary violation, as well as on the obligation to make a complaint to MKDKI before filing a lawsuit. This research uses literature research method that is juridical normative. This study concludes that there is no obligation to make a complaint to MKDKI first before filing a lawsuit. MKDKI rsquo s authority is in the disciplinary of doctors and dentists, whereas if a doctor is declared in violation of discipline, it does not immediately mean that the doctor also violates the law. Both of it are different things and should be examined respectively according to each provisions. The suggestion given is to examine the regulation regarding MKDKI more thoroughly in order to avoid mistakes in understanding the authority of MKDKI.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Pdf-Mabella Ardelia.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S69862
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated
Tipe Carrier : volume
Deskripsi Fisik : xi, 269 pages : illustration ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S69862 14-21-297070706 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20474630
Cover