Skripsi ini membahas mengenai pengawasan yang telah diakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi simpan pinjam KSP di Indonesia. Studi kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, sebagai koperasi yang dianggap menyimpang dan melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam di Indonesia yang dilakukan selama ini, bagaimana seharusnya koperasi simpan pinjam menerapkan sistem penghimpunan dana di Indonesia,serta bagaimana KSP Pandawa Mandiri Group berperan sebagai kredit mikro di masyarakat, dengan berdasar pada peraturan-peraturan pengawasan dari koperasi simpan pinjam seperti UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi beserta peraturan turunannya.

---

This minithesis discusses how the supervision has been done by the government, especially the Ministry of Cooperatives and SMEs to the cooperative savings and loan in Indonesia. The case study used in this paper is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative as a cooperative considered unfaithful and committed violations towards the implementation of savings and loan cooperatives in Indonesia. Type of research conducted in this writing is normative juridical by using explanatory research. The results of this study explains how government supervision of savings and loan cooperatives in Indonesia so far, how should savings and credit cooperatives implement the fundraising system in Indonesia, and how KSP Pandawa Mandiri Group acts as micro credit in the community with the basis of regulatory regulations of such savings and credit cooperatives UU no. 25 of 1992 on Cooperatives, Government Regulation No. 9 of 1995 on the implementation of savings and loan business activities by cooperatives and derivative regulations.