ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat 3 tiga permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan mengenai jaminan di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan surat keputusan Pensiun PNS sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit. Ketiga, bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan berupa SK Pensiun PNS pada saat debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Surat Keputusan Pensiun PNS bukan merupakan jaminan kebendaan dan tidak termasuk dalam jaminan kredit yang ideal karena tidak dapat dilakukan eksekusi ketika debitur wanprestasi. Oleh sebab itu menurut penulis, sebaiknya Surat Keputusan Pensiun PNS tidak lagi menjadi objek jaminan pada perjanjian kredit karena tujuannya hanya memberikan rasa aman kepada Bank tetapi tidak dapat menjadi objek pelunasan kredit.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the position decree of the retirement of civil servants as an object guarantee on credit agreement of PT. Bank Negara Indonesia. There are 3 three problems in this thesis. First, hows the regulation of guarantee in Indonesia. Second, how rsquo s the position decree of the retirement of civil servants as an object guarantee on credit agreement. Third, hows the execution of the object guarantee if debtor breaching the contract. This research used normative juridical method. Based on the results of the writer analysis, the conclusion is the decree of the retirement civil servants is not a material security guarantee and not an ideal for credit guarantee because it cant be executed when the debtor breaching the contract. Therefore, the decree of the retirement of civil servants shouldnt be the object guarantee on credit agreement because the purpose only to make Bank secured but can rsquo t be the object of repayment of credit.