ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang kedudukan dan peran kaisar berdasarkan dua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Jepang, yakni Konstitusi Meiji dan Konstitusi 1946. Fokus penelitian ini menjabarkan implementasi pasal yang mengatur kedudukan dan peran kaisar di dalam pemerintahan Jepang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi Meiji tidak dijalankan dengan semestinya akibat dominasi militer di dalam pemerintahan. Kaisar Hirohito pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan penuh dalam menentukan kebijakan negara. Kemudian, pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi 1946 berjalan dengan semestinya. Kaisar Hirohito, yang kemudian digantikan oleh Putera Mahkota Akihito, menjalankan kedudukannya sebagai simbol persatuan negara dengan melakukan tugas-tugasnya yang bersifat seremonial.

---

ABSTRACT
This research discussed about the position and role of the emperor according to Meiji Constitution and Constitution of Japan 1946. The main focus on this research is to explain the implementaion of the articles that regulate position and role of the Japanese emperor. The result indicated that the Meiji Constitution articles were not carried out properly due to military dominance within the government. In fact, Emperor Hirohito did not have a full power in determining national policies. On the other hand, the Constitution of Japan 1946 articles worked as it should be. Emperor Hirohito, later replaced by Crown Prince Akihito, performed his position as the symbol of state unity by doing the ceremonial duties.