ABSTRAK
Keberadaan PT. Go-Jek Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi online sempat menimbulkan kontroversi dan pertentangan pada sebagian masyarakat, salah satunya dikarenakan belum memiliki kepastian dan payung hukum yang pasti dalam mewadahi munculnya fenomena transportasi online di Indonesia, khususnya dalam hubungan kemitraan antara penyedia jasa transportasi online dengan pengemudi driver . Hal tersebut menyebabkan minimnya perlindungan driver sebagai mitra. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji hubungan kemitraan PT Gojek Indonesia dengan pengemudi dalam konteks hukum koperasi. Penelitian ini merupakan tinjauan normatif, yang mana Penulis menyusun dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti ingin menyarankan kepada pemerintah agar membuat payung hukum mengingat banyaknya konsumen yang menggunakan jasa ojek online. Selain itu, Penulis menyarankan kepada para pengemudi ojek online untuk mendirikan koperasi mengingat besarnya kapital dan jumlah pengemudi ojek online sehingga setiap driver dapat menyuarakan aspirasinya dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Melalui koperasi, kedudukan antara perusahaan penyedia jasa transportasi online dan driver ojek online adalah setara, dilindungi dalam wadah berbentuk badan hukum, serta driver tidak hanya memegang modal namun menjadi pengurus juga karena dengan posisi mereka yang sekarang sebagai mitra mereka memiliki hak suara dan fasilitas pengembangan keterampilan yang membuat anggotanya lebih mandiri.

---

ABSTRACT
The existence of PT. Go Jek Indonesia as a provider of online transportation service caused controversy due to lack of the regulation, especially partnership relation between providers and drivers. This results in a lack of driver protection as a partner. This study was made to assess the partnership relationship between PT Go Jek Indonesia and the drivers in the context of cooperative law. This research is a normative study, which the Author compiled with reference to the legal norms contained in the legislation. The data type to be used in this study is primary data, wih primary, secondary, and tertiary legal materials. The Author would like to suggest to the government to create the law, considering the number of consumers whom use online transportation service. In addition, the Author would like to suggest to the drivers to establish cooperation so their rights as partners can be fulfilled and will not be violated by PT Go Jek Indonesia. Through Cooperation, the position between online transportation service providers and drivers are aquivalend, drivers are protected in legal entity, and drivers not only hold capital but also as carers as well in their current position as partners, which they have voting rights and rights to get skills development facilities that makes the members more independent.