ABSTRACT
Pemerintah seringkali melakukan pembangunan perekonomian yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu buktinya adalah proyek ambisius reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan lahan di DKI Jakarta serta menambah pendapatan daerah melalui investasi, namun reklamasi ini justru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luas dan juga menimbulkan kerugian bagi puluhan ribu nelayan untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strict liability pada kasus lingkungan di Indonesia seperti reklamasi Teluk Jakarta. Sebab pada umumnya, gugatan perdata lingkungan di Indonesia menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan perbuatan melawan hukum ini dirasa belum mampu berpihak kepada lingkungan. Hal ini disebabkan pembuktian kesalahan dalam perbuatan melawan hukum cenderung memberatkan pihak yang dirugikan seperti lingkungan. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum menjadi mengesampingkan dampak atau kerugian yang telah ditimbulkan. Namun dalam penerapannya di Indonesia, strict liability ini masih jarang digunakan karena kurangnya penjelasan dan pengaturan secara lebih lanjut mengenai dasar gugatan ini. Oleh karena itu, untuk menerapkan strict liability pada kasus lingkungan seperti reklamasi Teluk Jakarta diperlukan pembelajaran dari peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan dampak dan cara kerja reklamasi Teluk Jakarta.

---

ABSTRACT
The government often do economic development which do not provide a guaraantee protecting the environment. One of the evidence is ambitious project called Jakarta Reclamation Bay. This project regarded as a solution to solve the lack of land in Jakarta and to increase revenue through investments, but in other side, reclamation apparently caused enviromental degradation and also caused financial losses for tens of thousands of fishermen. This study aims to analize the implementation of strict liability in the case of Indonesia rsquo s environment such as Jakarta Reclamation Bay. Commonly, a civil suit used tort, but this action have not been able to pro for environmental. It is because of evidence a mistake on tort tended to burden the disadvantaged parties such as environmental. The mistakes to be proved on tort be ruled out an impact that has been inflicted. But on practice in Indonesia, strict liability is still rarely used because lack of explanation andd regulation to give further details pertaining to this lawsuit. For that reason to applied strict liability on Indonesias enviromental case such as Jakarta Bay Reclamation would necessary to learned from law which is connected with Jakarta Bay Reclamation.