ABSTRAK
ASEAN Economic Community AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan bentuk dari integrasi ekonomi yang mengintegrasikan ASEAN ke dalam satu pasar tunggal ASEAN. Hal ini akan meningkatkan aktivitas perdagangan internasional di Asia Tenggara sehingga persaingan akan semakin ketat. Namun kecenderungan para pelaku usaha melakukan monopoli dan persekongkolan sudah menjadi karakter pengusaha yang tidak ingin adanya pesaing, salah satunya dilakukan dalam bentuk kartel lintas batas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis mengacu pada aturan hukum yang ada untuk menjawab masalah dalam penulisan ini. Kebijakan Perdagangan internasional akan menyulitkan terciptanya pengoperasian kartel yang efektif dikarenakan banyak hambatan yang terkikis dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka pengintegrasian pasar tunggal ASEAN ini. Sebagai upaya memerangi kartel lintas batas, kerja sama antara otoritas persaingan di berbagai yurisdiksi di ASEAN sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penegakan hukum persaingan di pasar domestik, regional maupun internasional.

---

ABSTRACT
The ASEAN Economic Community AEC is a form of economic integration that integrates ASEAN into one ASEAN single market. This will increase the activity of international trade in Southeast Asia so that the competition will be tighter. However, the tendency of business actors to monopolize and conspiracy has become the character of entrepreneurs who do not want a competitor, one of which is done in the form of cross border cartel. By using normative legal research methods, the authors refer to the existing legal rules to answer the problem in this writing. International trade policy will make it difficult to create effective cartel operations due to the many obstacles eroded by the policies adopted in order to integrate this ASEAN single market. In an effort to combat the cross border cartel, cooperation between the competition authorities in various jurisdictions in ASEAN is urgently needed for the success of competition law enforcement in the domestic, regional and international markets.