Skripsi ini membahas mengenai bentuk dari perjanjian kerjasama operasi serta syarat sah perjanjian kerjasama operasi yang dikaitkan dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme pada dasarnya merupakan asas yang menentukan bahwa perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Namun terdapat pengecualian pada asas konsensualisme, yaitu oleh undang - undang yang ditetapkan formalitas - formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atau ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud. Dalam KSO sebagai perjanjian innominaat yang belum ada pengaturannya secara khusus didalam KUHPer dan KUHD harus mengacu pada undang - undang atau peraturan lain dalam pelaksanaan dan pengaturannya. Namun belum ada undang ndash; undang dan peraturan yang mengatur secara tegas bentuk perjanjian KSO apakah termasuk kedalam perjanjian formil atau materil. Sehingga sangat rawan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian KSO. Seperti yang akan dibahas didalam skripsi ini mengenai analisis yuridis perjanjian kerjasama antara PT Kereta Api Persero DAOP VIII dengan PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 501K/PDT/2014.

---

Consensualism principle is a principle that determines that agreements have been born from the moment the agreement is reached. There are, however, exceptions to the principle of consensualism, The law requires certain formalities for some type of agreement, which will void the agreement if the requirements not fulfilled. Joint operation agreement as an innominaat agreement has not regulated yet in KUHPerdata and KUHD, therefore must refer to other laws or regulations in the implementation and adjustment. However, there are no laws and regulations which strictly regulates the joint operation agreement form in Indonesia, whether it is defined as formal or consensual agreement. So it is very prone to breach of contract in the joint operation agreement. This undergraduate thesis discusses about Consensualism Principle of Joint Operation Agreement between PT Kereta Api Persero DAOP VIII and PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok in Supreme Court Decision Number 501K PDT 2014.