Volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari ketidakpastian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memperburuk perekonomian kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal khususnya dari sisi penerimaan kemampuan fiskal terhadap tingkat volatilitas belanja rill pemerintah pada 230 kabupaten/kota di Indonesia. Kami membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pemberian kewenangan pajak properti kepada kabupaten/kota. Hasil regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka cenderung menurunkan volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota.Selain itu, kami juga menemukan bukti bahwa setelah diberlakukannya regulasi pemberian pajak properti kepada kabupaten/kota maka kemampuan fiskal kabupaten/kota cenderung meningkat, sehingga volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota semakin menurun. Kami berargumen hal ini terjadi karena pajak properti merupakan sumber peneriman yang lebih dapat diprediksi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak terlalu bergantung lagi kepada transfer dari pemerintah pusat untuk melakukan spending.

---

The volatility of expenditures sub local derived from central government transparency in transfers to local governments may aggravate the sub local economy. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization, especially from the revenue side fiscal capability to the level of volatility of local government spending in 230 sub local in Indonesia. We use two periods, before and after the implementation of Law no. 28 Year 2009, to analyze this research. Based on these data, the regression results indicate that the volatility of local government spending may decrease if the degree of fiscal decentralization increases, especially at the time when districts implement Law no. 28 2009.We argue that the high fiscal capacity of sub local is able to make the volatility of local government spending decrease as the sub local governments are less dependent on transfers from the central government to spend, especially since property taxes are outlined in Law no. 28 Year 2009 is given to sub local government, as responsive taxation can provide incentives for smooth spending for sub local government.