ABSTRAK
Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil danmakmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yangdilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yangdibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Tujuan dari kepailitan adalah melindungi kreditur konkuren, tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang menjadi tujuan dari kepailitan tersebut. Apakah kemudian hakhak yang dimiliki oleh para Konsumen dapat terpenuhi seluruhnya atau tidak. Hal ini menjadikan konsumen atau kreditor konkuren dirugikan. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum NormatifKualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa (i) kepentingan konsumen belum cukup diatur dalam UU Kepailitan, UU Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen khususnya pada perusahaan yang mengalami pailit; (ii) hak-hak yang diatur didalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen masih sulituntuk dipenuhi seluruhnya ataupun sebagian; dan (iii) Pembaharuan aturan tentang Perlindungan Konsumen maupun Kepailitan juga akan berdampak banyak terhadap perekonomian Indonesia kedepannya, khususnya pada kasus perusahaan yang mengalami pailit.

---

ABSTRACT
The development of national law in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is directed at the realization of a national legal system which is done by the formation of new law, especially the legal products needed to support the development of the national economy. The purpose of bankruptcy is to protect the unsecured creditor, but in reality unlike what is the purpose of the bankruptcy. Then the rights possessed by the Consumers can be fulfilled entirely or not. This makes the consumer or the unsecured creditor disadvantaged. In examining these problems, the authors used the method of normative-qualitative legal research using legislative and historical approaches. Based on these studies, the authors acknowledge that (i) consumer interest has not been adequately regulated in the Bankruptcy Law, Aviation Law and Consumer Protection Act especially in companies that have experienced bankruptcy; (ii) the rights set forth in Article 4 of the Consumer Protection Law are still difficult to fulfill in whole or in part; and (iii) Renewal of the rules on Consumer Protection and Bankruptcy will also have a major impact on the Indonesian economy in the future, especially in the case of companies experiencing bankruptcy.