HAIs, masih menjadi penyebab signifikan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien rawat inap, penyebab pasien dirawat di rumah sakit berkepanjangan, ketidaknyamanan bagi pasien, dan menjadi beban ekonomi pada perawatan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. RS X Kota Sukabumi juga diketahui sudah memiliki SK mengenai pembentukan komite dan tim PPI untuk mengatasi infeksi terkait pelayanan kesehatan yakni SK Direktur RS X Nomor 85 Tahun 2014 dan SK Direktur RS XNomor 58 Tahun 2015. Namun, SK tersebut masih mengikuti peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2007, dan belum berdasarkan peraturan yang terbaru. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - analitik dengan desain studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan WM, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan di RS X Kota Sukabumidan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yakni bulan April sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Tahapan perencanaan dan evaluasi surveilans yang dilakukan oleh Tim PPI RS X Kota Sukabumi masih belum sesuai dengan Permenkesnomor 27 tahun 2017, selain itu masih ada juga tahapan pengumpulan data, analisis,interpretasi, dan pelaporan surveilans yang belum sesuai dengan tahapan yang ada pada Permenkes nomor 27 tahun 2017. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi masih kurang baik.

---

HAIs is still being a significant cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients, prolonged hospitalization, discomfort for patients, and aneconomic burden on health care. Therefore, the Minister of Health has issued The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. X Hospital in Sukabumi City isalso known for having a decree regarding the formation of committees and teams ofinfection prevention and control to overcome health care related infections, Director sdecree of X Hospital Number 85 of 2014 and Director s decree of X Hospital Number58 Year 2015. However, the decree still follows Ministerial Decree of Health Number 270 of 2007 and the Ministerial Decree of Health Number 382 of 2007 regulationsinstead of following the updated ones.

The purpose of this research is to know ifimplementation analysis of health care related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City can beused properly.

This study is a descriptive analytic case study and using qualitativeapproach such as in depth interview, document review, and observation. It was conducted at Public Health Office in Sukabumi City and X Hospital of Sukabumi Cityfor 3 months, from April until June 2018.

Result shows that Stages of planning andevaluation of surveillance conducted by the Infection Prevention and Control Team, X Hospital, Sukabumi City, didn't match with The Ministerial Regulation of Healthnumber 27 of 2017. Furthermore, there are stages of data collection, analysis, interpretation and reporting of surveillance that didn 39 t correspond with the stages of The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. Communications, resources, disposition, and bureaucracy structure of the readiness of implementation analysis of healthcare related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City is still inadequate.