ABSTRAK
Indonesia memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada Konvensi Chicago tahun 1944 dan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Namun hingga saat ini masih kerap terjadi pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat udara asing tidak berizin. Hal ini memaksa TNI AU untuk melakukan pemaksaan mendarat terhadap para pelanggar kedaulatan Indonesia. Namun sanksi yang dikenakan kepada para pelaku pelanggaran selama ini dianggap kurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ancaman yang timbul akibat pelanggaran wilayah udara Indonesia, kendala yang terjadi saat proses penindakan terhadap pelaku dan bagaimana pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna kepada Singapura memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka yang kemudian di analisa melalui cara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ancaman dapat terjadi dalam bentuk berupa ldquo;hostile intent/niat jahat rdquo; dan kedua adalah ldquo;hostile act/tindakan permusuhan rdquo; yang dilakukan oleh pihak asing/musuh. Kendala yang terjadi antara lain meliputi: keterbatasan alutsista TNI AU khususnya radar militer dan pesawat tempur, belum adanya kewenangan TNI AU sebagai penyidik dalam kasus pelanggaran wilayah udara yang beraspek pertahanan negara dan tidak ada sanksi dalam UU No.1/2009 tentang Penerbangan terkait pelanggaran wilayah udara. Pendelegasian FIR diatas Kepri, Batam dan Natuna memberikan peluang terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia dengan kerap kali terjadi pelanggaran wilayah udara akibat pesawat udara sipil asing yang melintasi wilayah tersebut hanya meminta izin dari Singapura dan mengabaikan pihak Indonesia sebagai negara yang dilintasi.

---

ABSTRACT
Indonesia has complete and exclusive sovereignty over airspace over land area and above water territory. It is based on the Chicago Convention of 1944 and reinforced by national legislation. However, there are still frequent violations of Indonesian airspace by unlicensed foreign aircraft. This forced the Indonesian Air Force to forcedown of the sovereigns of Indonesian sovereignty. The purpose of this study is to determine what threats arise due to violations of Indonesian airspace, constrains that occur during the prosecution of perpetrators of violations and how the FIR delegation above Kepri, Batam and Natuna to Singapore provides opportunities for violations of Indonesian airspace. This research is done through qualitative method with data retrieval technique through interview and literature study which then analyzed by qualitative descriptive method. From the results of the study it was concluded that threats could occur in the form of hostile intent and secondly hostile act perpetrated by foreign parties enemies. Constraints that occur include the limitations of defense equipment, especially radar and fighter aircraft, the lack of authority of the Air Force as investigators in case of violations of airspace that has defense aspect of the state and there are no sanctions in Law No.1 2009 concerning Aviation related airspace violations aerial instrusion . The delegation of FIR over Kepri, Batam and Natuna provides opportunities for violations of Indonesian airspace with frequent airspace violations resulting from foreign civilian aircraft crossing the area soliciting permission from Singapore and ignoring the Indonesian side as a crossed country