Tesis ini membahas laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas rangkap jabatan notaris sebagai advokat, pencegahan terjadinya rangkap jabatan notaris sebagai advokat dan pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat dan tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris perlu dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil data deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen bidang hukum kenotariatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sehingga terdapat pelanggaran rangkap jabatan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris tersebut atas pelanggaran tersebut. Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pasal 17 tersebut antara lain pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat sebagai seorang notaris.Dalam tesis ini juga dibahas kasus nyata seorang Notaris di Surabaya yang telah terbukti melakukan rangkap jabatan notaris dan advokat sesuai dengan putusan MPPN Nomor 15/B/MPPN/XII/2017. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, HS melakukan penipuan terhadap kliennya sendiri. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 619K/PID/2016. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris seharusnya bertindak lebih pro aktif antara lain diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara.

---

The focus of this study is about a report of people who feel disadvantages over dual position of notary as advocates in Surabaya, prevention of dual positions of notaries as an advocate and responsibility of Notary who has dual positions as advocates, criminal acts of fraud committed. Therefore, in carrying out his duties the notary needs to be fostered and supervised by the Supervisory Council for Notary. This research is juridical normative with result of analytical descriptive data. The data were collected by means of deep study of document literature especially in notary law.The purpose of this study is to understand the cause of less optimal supervision and guidance for notary, violation of dual position of notary as an advocate regulation and their responsibility. The prohibition of dual position of notaries as advocates has been regulated in Article 17 of Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 of 2014 on Amendment Law of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public. The sanctions imposed for violation of Article 17 include dismissal or dishonorable discharge of a notary public.In this thesis is also discussed the real case of a Notary in Surabaya which has been proven to dual position of notary as an advocate in accordance with decision of MPPN Number 15 B MPPN XII 2017. In running the profession as an advocate, HS committed fraud against his own clients. The case has a permanent legal effect with Supreme Court Decision Number 619K PID 2016. The results of the study suggest that there should be a change in the Law of Notary Public, especially on the authority of the Regional Supervisory Council for Notary. The Regional Supervisory Council for Notary as the spearhead of the supervision and guidance of a Notary by the Notary Supervisory Council should be more pro active, among others, to be authorized to decide upon a case.