ABSTRAK
Pembiayaan Konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain Bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur dibutuhkan jaminan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sehingga sebagai jaminan dibuatlah perjanjian penjaminan dengan menggunakan jaminan fidusia, namun perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia dalam praktiknya seringkali menimbulkan masalah antara debitur selaku konsumen dengan kreditur selaku perusahaan pembiayaan. Salah satunya yaitu kasus terkait akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia. Adapun dalam kasus ini, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur membuat dan mendafttarkan akta jaminan fidusia di luar jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Selain itu, akta jaminan fidusia tersebut oleh kreditur dibuat dan didaftarkan setelah debitur meninggal dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia dan menganalisis perbuatan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 ditinjau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yaitu akibat hukum keterlambatan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia adalah tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap objek pembiayaan konsumen serta tindakan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT
Consumer Finance is one of the financial institutions that has evolved into an alternative financing industry other than Banks and other financial institutions. In the consumer finance agreement, it is necessary for the debtor to guarantee to the creditor that the debtor will pay the debts by using fiduciary transfer of ownership, but in the reality, the consumer finance agreement with the fiduciary transfer of ownership often lead to problems between the debtor as the consumer and the creditor as the financial company. One of them is the case that related to the law consequence of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership. In this case, the financial company, as the creditor, made and registered a fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 about registration of Fiduciary Transfer of Ownership for the Financial Institution that do Consumer Finance for Motor Vehicles with Fiduciary Transfer of Ownership. Other than that, the fiduciary transfer of ownership was made and registered by the creditor after the debtor died. The purpose of this research is to discuss the legal consequences of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership and to analyze the acts of a Notary in making and registering fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 to be reviewed from the Notary Law point of view. The research method that used in this thesis is normative juridical or library research using secondary data as the main source. The result of this research is to get answer from the problem that is the law consequence from the delayed making and registration of fiduciary transfer of ownership is that the confiscation of the object of the consumer finance is prohibited and the notary act in making and registering the fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 is breaking the Article 16 paragraph 1 letter a of Notary Law.