Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Oleh karena Notaris membuat akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham secara fiktif, dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT dan tanggung jawab Notaris terhadap akta berita acara RUPS tersebut. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bermaksud memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bertentangan dengan UUPT adalah tidak sah atau batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu, Notaris dalam membuat akta seharusnya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta undang-undang jabatan Notaris bukan serta merta mengabulkan keinginan para pihak.

---

This thesis discusses a general shareholder's meeting minutes made by a Notary which is contradictory to the law of the republic of indonesia No. 40 concering limited liability company 2007 (company law), in which the notary produces a deed based on a fictional shareholder's meeting or in a other words a non existant meeting. The problem statement of this research regards to the validity of the minutes of meeting which does not comply by company law, and the responsibility and liablity of the notary itself. The method used in this research is normative legal research that is done by exploring library materials.

This research is analytical descriptive, which strengthens existing theories. In conclusion, the minutes of meeting in this case is invalid or in other words null and void, and the notary is subjected to administrative, civil, and criminal liability. Therefore, it is compulsory to comply and abide by the law and regulations binding the notary's legal actions and not just simply fulfilling the wishes of the parties.