ABSTRAK
Pemegang saham yang ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dan permintaan untuk diselenggarakan RUPS diabaikan oleh Direksi dan Komisaris, Pemegang Saham dapat meminta diadakannya RUPS, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pemberian izin Untuk Melakukan Pemanggilan dan Menyelenggarakan Sendiri Rapat Umum Pemegang Saham ke Pengadilan Negeri. Hakim apabila mengabulkan sebuah permohonan penetapan akan menjatuhkan penetapan. Tesis ini membahas mengenai keabsahan terhadap permohonan penetapan RUPS yang dikabulkan berupa putusan dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan mengenai persetujuan penyelenggaraan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan atas permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS dan upaya-upaya hukum pihak terkait terhadap putusan pengadilan mengenai persetujuan penyelenggaraan RUPS. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan yang berisi Penetapan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS oleh Pengadilan Negeri merupakan aturan khusus dalam dinamika praktik penyelesaian Permohonan di Pengadilan. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan diselesaikan dengan proses Hukum Acara Perdata yang biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara contentiosa dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut pun terbatas dan/atau limitatif yang wajib tunduk pada ketentuan pasal 80 ayat 6 dan 7 UUPT 2007.

---

ABSTRACT
Shareholders who want to implement General Meeting of Shareholders GMS and requests to be held The GMS is ignored by the Board of Directors and Commissioners Shareholders may ask for arranging the GMS by submitting an application the determination of the provision of licenses to perform call for and administering own general meeting of shareholders to the district court So, judge when answer the stipulation of will drop the stipulation of. This thesis discusses About the legality of to entreaty the stipulation of GMS who granted of decision and About the legal action can be implemented towards the decree of the heavenly regarding the approval of the convention of GMS. The main issues in this research includes the judge 39 s consideration in giving decision on the pleas for the execution of the GMS and legal action of the parties concerned against the court 39 s decision concerning the approval of the GMS. This research is a normative juridical research. The results of this research is the decision containing the Stipulation for the Applicant To perform call for GMS themselves by district courts is a special rule in the dynamics of practices the completion of the plea in court. Plea filed by the applicant will be solved by process Civil Law Procedure commonly used to solve cases contentiosa and the legal action that can be made against such decisions is limited, which is subject to the terms article 80 paragraph 6 and 7 UUPT 2007.