ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Nominee dikaitkan dengan kebijakan tax amnesty. Dengan adanya praktek nominee yang semakin marak di Indonesia, hal tersebut tidak dipungkiri dapat mempengaruhi bidang perpajakan. Dengan adanya praktek nominee dapat merugikan salah satu pihak yaitu Wajib Pajak yang tidak menikmati hartanya namun harus tetap menanggung beban pajak dari harta tersebut. Bagaimana pengaturan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah tarkait keabsahan perjanjian nominee atas objek hak atas tanah dalam kebijakan tax amnesty? Serta Bagaimana keabsahan perjanjian nominee dengan klausa terlarang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3403/Pdt/2016 dikaitkan dengan kebijakan tax amnesty? Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah segala bentuk peralihan atau penyerahan status Hak Milik atas tanah yang dituangkan dalam bentuk perjanjian nominee khususnya antara WNI dengan WNA tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian nominee tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penyerahan apapun baik dalam bentuk titel umum maupun titel khusus karena perjanjian nominee dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Salah satu syarat mengikuti tax amnesty adalah melaporkan seluruh harta kekayaan Wajib Pajak. UU Tax Amnesty tidak mengatur tentang nominee, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam program Tax Amnesty tidak diakui adanya perjanjian nominee khususnya antara WNA dan WNI. Secara prakteknya, nominee masih diperbolehkan dalam tax amnesty, namun nominee yang dimaksud tersebut adalah nominee antara WNI dengan WNI.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the nominee treaty linked to tax amnesty policy. There is a nominee practice in Indonesia affect the field of taxation. It is detrimental to the taxpayer. The taxpayer who does not enjoy his property but must bear the tax of the property. How the legal document regulation becomes base transition of land right linked to nominee treaty in tax amnesty policy. And then, how is the validity of the nominee treaty in the Suprem Court Ruling Number 3403 Pdt 2016 linked to tax amnesty policy. The method used is normative juridical research. This method is used to answer the problem in research based on the principle of law and positive law which regulates the problem in this research and other theories. The result of this research is all forms of distribution or submission status of proprietary of land pured in nominee treaty between Indonesian and Foreigner can not be implemented. The Nominee Treaty does not fall into any category of submission because nominee treatey is invalid or void ab initio. One of the conditions to follow tax amnesty policy is reporting the entire property. Regulation of Tax Amnesty not regulate about nominee, so in tax amnesty policy not acknowledged nominee treaty between Indonesian and Foreigner about proprietary of land. In fact, nominee are still allowed in tax amnesty, but nominee in question is nominee between Indonesian and Indonesian.