Tesis ini membahas mengenai pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau khususnya di wilayah Jakarta Utara karena tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Penataan Ruang. Permasalahannya adalah pelaksanaan dan hambatan dalam pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau dan pelaksanaan dan hambatan dalam pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta Utara termasuk atas objek Taman Bersih Manusiawi Wibawa. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis empiris dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dan didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari penelitian, untuk menganalisis sejauh manakah suatu peraturan yang berlaku secara efektif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Penataan Ruang belum terpenuhi, hambatannya karena kurangnya Tanah Negara dan banyaknya tanah hak, padatnya permukiman di wilayah Jakarta Utara, kurangnya anggaran untuk pembebasan tanah, sulitnya mencapai mufakat dari musyawarah, perbedaan persepsi antara masyarakat dengan Pemerintah, kurangnya ketegasan dari Pemerintah, adanya kelemahan dalam pelaksanaan dan belum adanya tim pengkaji kelayakan yang ditawarkan masyarakat.

---

The focus of this study is discusses the use of land procurement for green open space especially in North Jakarta because it does not comply with Article 29 paragraph 2 in Spatial Planning Law. The problem are the implementation and obstacles in North Jakarta is included in the object of Dignified Humane Clean Garden. The Method used in this thesis is empirical juridical where it used regulations and existing legal norms and was supported by interview results, to analyze how effective is the applied regulation. The research results show that Article 29 Paragraph 2 Land Spatial Law is not fulfilled. The obstacles are the lack of State rsquo s land, the excessive amount of righted land, the dense populated area in North Jakarta, the lack of budget for land accquisition, the difficulty to gain consensus from a communal disccusion, the difference of perception between the community and the government, the weaknesses in the implementation and the inexistence of worthiness review team.