ABSTRAK
Peranan Notaris selaku pejabat umum openbaar ambtenaar sangatlah penting dalam menjalankan profesi dan kewenangannya untuk membuat akta autentik dalam aksi korporasi corporate action berupa transaksi pengambilalihan akuisisi saham preferen Preferred Shares . Metode penelitian karya ilmiah ini berupa yuridis-normatif dengan hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analisis guna mengetahui peran Notaris; langkah hukum, prosedur/tahapan, syarat-syarat dan ketentuan pera turan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana kerangka dalam pembuatan akta pengambilalihan akuisisi saham preferen Preferred Shares sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum openbaar ambtenaar wajib memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap jabatannya, selalu mengikuti dan meningkatkan ilmu dan keahlian profesi Notaris dan atas perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia serta mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian dan ketertiban hukum.

---

ABSTRACT
The role of the notary as a Public Official openbaar ambtenaar are untimely important in running their profession and their authority to make an authentic deed in corporate action such as a shares acquisition in the preference form. In this thesis, using the methodology in legal research in a result of descriptive analysis for the role of notary legal measures, procedure, the terms and conditions of applicable law and as to how the draft template in the creation of a certain deed of a shares acquisition in the preference form in accordance of the law of notary. Therefore, the notary in performing its duty, function and authority as a Public Official openbaar ambtenaar obligated to have a sense of heavy responsibility to their profession as to perform their official duties, and to always update and improve their knowledge and expertise especially on notarial profession and on the development law in Indonesia and to prioritize their devotion to the public society and to the Country, in order to obtain protection and security in purpose of achieving legal order and assurance.