ABSTRAK
Di negara-negara berkembang, korupsi telah menjadi ancaman serius. Sesuai dengan Teori Principal-Agent dan Economics of Information, salah satu cara untuk mengendalikan korupsi adalah melalui peran external control, yang bertujuan untuk mengawasi, menilai, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain melalui external control, pengendalian korupsi juga dapat dilakukan dengan mengatasi masalah informasi asimetris. Dimana untuk mengatasi masalah informasi asimetris tersebut, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan audit sektor publik serta teknologi informasi dan komunikasi dalam mengurangi tingkat perkara korupsi di pemerintah daerah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel, dimana digunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini, audit sektor publik diwakili oleh variabel rectification effort yang diukur dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, diwakili oleh variabel persentase kepemilikan telepon kabel dan variabel persentase penggunaan internet di tiap-tiap provinsi.Hasil penelitian menunjukan bahwa audit sektor publik dapat berperan dalam pengendalian korupsi. Audit sektor publik menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana rekomendasi ini dapat berperan dalam pengendalian korupsi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan perbaikan pemerintah atas penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Selain audit sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berperan dalam pengendalian korupsi. Dimana, dengan semakin bagusnya teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah, maka kecepatan akses informasi dan komunikasi serta kualitas interaksi antara pemerintah dan publik menjadi lebih baik. Hal ini kemudian meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi asimetris. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi masalah informasi asimetris dalam hubungan Principal-Agent dan Economics of Information yang erat kaitannya dengan korupsi.

---

ABSTRACT
In developing country, corruption has become a serious threat. In accordance with Principal Agent and Economics of Information theory, one way to control corruption is through external control, which aims to monitor, assess, and ensure government accountability. Besides through external control, corruption can also be controlled by reduce the problem of asymmetric information. Where is required the role of information and communication technology to ensure the openness and freedom of information and communication. Therefore, this study aims to examine the role of public sector audit as well as information and communication technology in reducing the level of corruption in local government.This study uses regression analysis with panel data, which used data from all provinces in Indonesia within the period of 2011 to 2015. In this study, public sector audits are represented by variable rectification efforts that measured by the number of audit recommendations that have been followed up. As for Information and Communication Technology, represented by variable percentage of cable phone ownership and percentage of internet usage in each province.The results of this study show that public sector audits can control corruption. Public sector audits produce recommendations, where these recommendations can control corruption if it is followed up by local governments. This is because, follow up on the recommendation as government responsibility and government improvement over the fraud or irregularities that occurred in government. In addition, information and communication technologies also play a role in corruption control. Where, with the better information and communication technology in a region, the speed of access to information and communication and the quality of interaction between government and the public becomes better then increases transparency and reduces asymmetric information. Thus, information and communication technology can overcome the problem of asymmetric information in the relationship Principal Agent and Economics of Information are closely related to corruption.