Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan mengukur Political Budget Cycles di Tingkat Provinsi, PBC diproksikan dengan adanya pengaruh positif dummy petahana terhadap peningkatan komponen Belanja Tertentu BT yang merupakan akumulasi belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan, menjelang tahun pemilihan. Guna mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan estimasi fixed effect model dengan data panel, dengan periode mulai dari tahun 2010 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi Politcal Budget Cycles pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi. Variabel PAD, DAU dan Government Size, menunjukan pengaruh positif terhadap peningkatan komponen BT, sedangkan tingkat demokratisasi yang ditunjukan oleh Ideks Demokrasi Indonesia IDI Provinsi dan Kemiskinan menunjukan hubungan negatif terhadap komponen BT, namun untuk variabel kemiskinan hubungannya tidak signifikan. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Pusat menyempurnakan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan belanja daerah yang berpotensi digunakan sebagai instrumen oportunistik Petahana guna memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus lebih ketat lagi dalam melakukan review Rancangan Perda RAPBD Provinsi khususnya menjelang tahun politik. Pemerintah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas demokratisasi ditingkat lokal agar penyelenggaraan Pilkada semakin berkualitas kedepannya.

---

This study aims to explain and measure the Political Budget Cycles at the Provincial Level during the perion of 2010 s.d. 2016. PBC is proxied by the positive influence of dummy incumbent on the BT Expenditure accumulation of grant, social assistance, and financial aid in the local election year. This research is a quantitative research with panel data regression aproach,. The results showed that we find significant political budget cycles PBC for Indonesian local direct election at provincial level. The PAD, DAU and Government Size variables positively and significant influence to BT Expenditure, while the Poverty and democratization level index IDI shows negative relation to the BT Expenditure. This paper recommends the central government to improve the regulation on local financial management and regional expenditure policy which has potential to be used as an opportunistic political instrument in order to win the local election. Central Government Ministry of Home Affairs should be more strict in reviewing the draft of local regulation on local income and expenditure budgets, especially before the political year.